Menteri BUMN Akan Bersih-Bersih Pertamina dan Garuda

Menteri BUMN Erick Thohir akan meninjau ulang efektivitas 142 anak dan cucu usaha PT Pertamina. Ada "cucu Garuda" yang tengah diteliti.
Erick Thohir (kanan). (Foto: Instagram/Erick Thohir)

Jakarta - Pembenahan terhadap sejumlah entitas usaha milik pemerintah terus dilakukan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan meninjau ulang efektivitas serta urgensi 142 anak maupun cucu usaha milik PT Pertamina (Persero). Menurutnya, langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan struktur induk usaha, Pertamina  dalam kondisi yang ideal dan sehat. "Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menggerogoti induk usahanya sendiri," ujarnya di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.

Untuk itu, Erick menjadwalkan akan melakukan pertemuan khusus dengan Pertamina pada Januari 2020. Lalu, dia juga meminta jajaran komisaris dan direksi BUMN Migas itu untuk membuat mapping terkait struktur, tugas, dan fungsi dari anak serta cucu usaha yang dimilikinya.

Terkait kinerja, Erick menyebut Pertamina telah mencapai kesepakatan kontrak pengadaan crude oil dari produsen di Amerika Serikat (AS) guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kerja sama itu disebutnya sebagai sebuah langkah maju lantaran Pertamina langsung melakukan transaksi dengan pihak produsen. Hal ini berguna untuk menekan biaya pembelian bahan bakar yang selama ini rawan terjadi penyimpangan karena sering dijadikan objek bisnis para broker.

Menteri BUMN mencatat, negara telah berhemat hingga puluhan miliar rupiah dari proses transaksi langsung ini. Besaran tersebut didapat dari selisih biaya pembelian yang berkisar 5 dolar-6 dolar AS per barelnya. Adapun, total crude oil yang diserap dari AS mencapai 1,2 juta barel.

PertaminaIlustrasi - Gedung Pertamina. (Foto: Pertamina)

Untuk diketahui, Pertamina telah mengimpor minyak mentah dari AS sebanyak dua kali dengan masing-masing pengiriman berjumlah sekitar 650.000 barel. Sementara untuk total impor crude oil sendiri, Pertamina diketahui membutuhkan setidaknya 6,5 juta-7 juta barel per bulan. "Kedepan kami berharap bisa memperbesar pengadaan minyak langsung dari Amerika," tegas Erick.

Dalam kesempatan yang sama, Erick menyebut telah meminta kesanggupan Pertamina untuk menyuplai kebutuhan energi di kawasan wisata Labuan Bajo. Sebab, ketersediaan energi dinilai sebagai suatu hal yang krusial bagi wilayah yang ditunjuk untuk jadi lokasi pelesir. "Selain Labuan Bajo, saya juga telah meminta Pertamina bersama dengan PLN untuk mengamankan pasokan energi di 10 destinasi wisata lain yang telah diprioritaskan pemerintah," jelasnya.

Garuda Indonesia

Erick juga terus melakukan bersih-bersih pada perusahaan penerbangan milik pemerintah Garuda Indonesia. Salah satu hal yang menarik perhatiannya adalah PT Garuda Tauberes Indonesia. Menurutnya, cucu usaha dari Garuda Indonesia tersebut dinilai kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap entitas induk. "Mohon maaf, ini ada hal yang menurut saya menggelitik. Ada cucu usaha Garuda yang bernama PT Garuda Tauberes Indonesia, ini sedang kami dalami usahanya apa," katanya.

Dari penelusuran Tagar, PT Garuda Tauberes Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang dengan fokus pada kurir, air cargo gateway dan payment. Melalui Tauberes, Garuda disebut-sebut telah menggandeng Go-Jek sebagai mitra strategis untuk menggarap pasar sektor jasa itu.[]

Baca Juga:

Berita terkait
Ahok Bos Pertamina Bakal Turunkan Harga BBM?
Pengamat kebijakan publik menilai Ahok bakal menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) usai diangkat jadi bos Pertamina.
Komjen Condro Kirono, Bawahan Ahok di Pertamina
Condro Kirono telah resmi menjabat komisaris PT Pertamina (Persero). Dia mendampingi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menjadi komut.
Kasus Harley Ari Askhara, Pilot Garuda Kena Sanksi?
Penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Airbus A330-900 NEO Garuda menyeret pilot yang merupakan suami Iis Dahlia.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.