Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyoroti sistem penanggulangan banjr terpadu dari hulu (Kabupaten Bogor) hingga hilir (Jakarta). Menurut Basuki, saat ini belum ada tindakan konkret yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Tanya Anies, kalau saya kan dengernya dia pengennya apa itu? Naturalisasi," ujar Basuki saat dibincangi wartawan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2019.
Tanya Anies, kalau saya kan dengernya dia pengennya apa itu? Naturalisasi
Dia mengaku Pemprov DKI belum melakukan diskusi lebih lanjut terkait konsep naturalisasi yang dipersiapkan untuk mempersiapkan infrastruktur penanggulangan banjir di kawasan hilir DKI Jakarta.
Meskipun begitu, Menteri Basuki tetap mendukung langkah yang dibuat Anies dalam menyiasati banjir yang selalu melanda Jakarta ketika musim hujan sebagai akibat dari minimnya daerah resapan air di ibu kota.
"Kalau saya diminta, saya akan bantu bangun sodetan. Bahkan uang untuk membebaskan lahannya pun siap. Tetapi yang di depan itu kan harus pemda," kata Menteri Basuki.
Saat ini, kesulitan yang dihadapi Kementerian PUPR dalam membantu mengebut pembangunan prasarana penanggulangan banjir Jakarta dari hulu ke hilir justru karena gerakan dari stakeholder Pemprov DKI yang dia anggap kurang sigap dalam mengeksekusi kebijakan 'naturalisasi' tersebut.
"Kami mau datang untuk mendata untuk RTR (Rencana Tata Ruang), masyarakat bilang belum boleh. Masyarakat minta yang turun harus tim DKI. Tim DKI belum turun gitu kan? Ya kami fokus pembebasan lahan saja untuk infrastruktur bendungan yang di atas (hulu) saja, itu pun sudah selesai," ujar Basuki.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah memulai pembangunan sistem terpadu untuk mengatasi banjir di Jakarta sejak akhir 2018. Pembangunan ini dikebut Jokowi dengan membangun dua bendungan dan waduk di Sukamahi dan Ciawi.
Progres pembangunan kedua waduk tersebut menurut Basuki sudah mencapai lebih dari 90 persen. Menteri Basuki mengungkapkan pembangunan ini termasuk fokus pemerintah sehingga ketika pejabat pelaksana yang bertanggungjawab tidak memenuhi target, Basuki mengaku tidak segan-segan mencopot pejabat tersebut.
Baca juga:
- Balasan Cuitan Ahok Lihat Banjir Jakarta dari Jepang
- Anies Baswedan Diminta Berani Sikapi Banjir Jakarta
