Mensos Tingkatkan Kualitas Prasarana Dasar Suku Dayak Meratus

Mensos Tri Rismaharini memastikan negara hadir untuk semua warga negara, tidak terkecuali untuk masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. (Foto: Tagar/Kemensos)

Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan negara hadir untuk semua warga negara, tidak terkecuali untuk masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Negara melalui Kementerian Sosial akan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Dalam kunjungannya ke lokasi KAT Suku Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Mensos menyaksikan beberapa keterbatasan seperti kesediaan tempat belajar, jaringan listrik dan lainnya.

"Gedung pertemuan mungkin bisa kita modifikasi, untuk tempat anak-anak belajar. Juga bisa kita siapkan perpustakaan. Kita bisa bantu akseskan ke Badan Perpustakaan untuk mengisi perpustakaannya jika sudah jadi," kata Mensos di Dusun Danau Canting, Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten HST, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa, 14 September 2021.

Kehadiran Mensos di lokasi KAT sendiri sebagai wujud negara hadir di kawasan terpencil, terluar dan tertinggal (3T). Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga menyerahkan secara simbolis berbagai bantuan untuk memastikan warga KAT dapat terus produktif. Total bantuan yang diserahkan Mensos sebesar Rp 1.524.701.573.


Gedung pertemuan mungkin bisa kita modifikasi untuk tempat anak-anak belajar juga bisa kita siapkan perpustakaan kita bisa bantu akseskan ke Badan Perpustakaan untuk mengisi perpustakaannya jika sudah jadi.


Rincian bantuan yang pertama, bantuan dana Hibah Dalam Negeri (HDN) total Rp 59.100.000 yang diperuntukkan (1). Peralatan sekolah (SD, SMP, SLTA) bagi 67 anak @Rp 300.000 senilai total Rp 20.100.000. (2). Peralatan pertanian di 4 lokasi KAT bagi 78 Kartu Keluarga (KK) berupa cangkul, sabit, parang, sprayer @Rp 500.000 dengan total Rp 39.000.000.

Kedua, bantuan donasi pelanggan Indomaret Peduli KAT total Rp 1.010.332.573 untuk (1) sarana air bersih, MCK komunal, balai sosial dan penghijauan di 2 lokasi Danau Canting dan Sungai Bumbung dengan total Rp 739.208.000. (2). Bantuan penerangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi 78 KK dengan total Rp 271.124.573.

Ketiga, bantuan APBN pemberdayaan KAT lokasi Khusus dengan total Rp 400.741.000 yang secara simbolis berupa bantuan Community Center dan perlengkapan, Sarana Air Bersih dan Stimulan Usaha.

Keempat, Penyerahan Bantuan Protokol Kesehatan berupa masker dan vitamin bagi masyarakat tidak mampu atau terdampak Covid-19 melalui Karang Taruna untuk 13 Kabupaten/Kota dengan total 16.510 paket.

Kelima, Bantuan Bina Usaha ProKus untuk Yayasan Murakata Maju melalui Anggota Komisi VIII DPR RI, berupa modal usaha senilai Rp.30.000.000.

Keenam, bantuan pakaian anak dan dewasa bagi 100 orang dan bahan makanan beryodium. Untuk 78 KK dengan jumlah 24.528.000.

Selain itu, Mensos meninjau sekaligus meresmikan Sarana Air Bersih atau MCK Komunal Balai Sosial dan penghijauan berupa tanaman produksi dari program PUB Indomaret Peduli KAT.

Perhatian dan bantuan Kemensos diapresiasi dan disambut positif pemerintah daerah. "Kami harap, program-program Kemensos dapat terus berkelanjutan. Sehingga, warga desa yang terisolir dapat juga merasakan namanya pembangunan, dan sebuah kemajuan," kata Bupati HST Aulia Oktafiandi.

"Bagaimanapun juga, KAT ini secara penghasilan dan sebagainya di bawah rata-rata. Karenanya, kami berterima kasih untuk bantuan yang diberikan Kemensos," ujar Wahyudi Rahmad Kepala Dinas Sosial HST. []


Berita terkait
Kemensos Rekrut 1.265 Relawan Penyuluh Sosial
Penyuluh sosial merupakan gerak awal dari dasar program kegiatan di masyarakat melalui rasa empati, gotong royong dan swadaya sosial.
Mensos Risma Gelar Simulasi Bencana di Pacitan Jawa Timur
Mensos ikut berlari bersama warga dalam simulasi menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami
Surati Pemkab Sleman, Mensos Ingatkan Kewenangan Pemda dalam Pemutakhiran Data Kemiskinan
Surati Pemkab Sleman, Mensos Tri Rismaharini memberikan perhatian penuh terkait berbagai kerumitan yang timbul dalam pemutakhiran data kemiskinan.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.