Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) Kamboja tiba di Ibu Kota Myanmar, Naypyitaw, Senin, 21 Maret 2022, dalam misinya sebagai utusan khusus regional yang berupaya memfasilitasi perdamaian di negara Asia Tenggara yang terjerumus ke dalam krisis politik kekerasan yang berkepanjangan setelah militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Prak Sokhonn mewakili ASEAN yang April lalu mencapai konsensus lima poin tentang Myanmar. Konsensus ini menyerukan penghentian segera kekerasan, dialog di antara semua pihak terkait, mediasi oleh utusan khusus ASEAN, pemberian bantuan kemanusiaan melalui saluran ASEAN, dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus untuk bertemu semua pihak terkait.
Dewan militer Myanmar yang berkuasa menunda pelaksanaan konsensus itu, bahkan ketika negara itu telah tergelincir ke dalam situasi yang menurut para pakar PBB merupakan perang saudara. Baik militer maupun lawannya tidak menyarankan kompromi yang dapat diterima bersama yang dapat membendung kekerasan, apalagi menyelesaikan kebuntuan politik.
Menurut pernyataan dari Kementerian Penerangan Myanmar, segera setelah kedatangan untuk kunjungan tiga hari itu, Prak Sokhonn dan rombongannya, termasuk Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi, mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemimpin Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan beberapa pejabat tinggi lainnya, di mana mereka membahas implementasi rencana lima poin, yang merupakan syarat untuk mendapat bantuan kemanusiaan dan kerja sama dengan ASEAN.
Ketua Dewan Administrasi Negara Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing (tengah), berbicara dengan Menlu Kamboja dan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Prak Sokhonn (kiri depan) dalam pertemuan di Naypyitaw, Myanmar, 21 Maret 2022 (Foto: voaindonesia.com - Military True News Information Team via AP)Pernyataan itu, yang menggambarkan pertemuan tersebut sebagai “langkah pertama”, mengungkapkan bahwa Min Aung Hlaing mempresentasikan versi pemerintahnya tentang peristiwa yang mengarah pada pengambilalihan kekuasaan oleh militer dan kekerasan yang terjadi sesudahnya.
Keengganan Myanmar untuk melaksanakan tindakan yang dituntut dalam konsensus itu telah menyebabkan perpecahan di antara anggota-anggota ASEAN. Para pemimpin militer Myanmar dilarang menghadiri pertemuan-pertemuan besar kelompok regional itu. Min Aung Hlaing bahkan tidak diundang ke pertemuan virtual para pemimpin ASEAN Oktober lalu karena ketidaksepakatan tersebut.
Pengucilan terhadap Myanmar ini berlangsung tak lama setelah militer negara itu menolak untuk mengizinkan utusan khusus ASEAN bertemu dengan pemimpin tergulingnya, Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan sejak militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari 2021.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan Jumat lalu oleh Kementerian Luar Negeri Kamboja mengatakan kunjungan pertama Prak Sokhonn sebagai utusan khusus ASEAN akan ditujukan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan yang mengarah pada berakhirnya kekerasan serta pengekangan diri sepenuhnya oleh semua pihak.
Prak Sakhonn menjadi utusan khusus ASEAN setelah Kamboja mengambil alih posisi bergilir ketua kelompok regional itu tahun ini (ab/uh)/voaindonesia.com. []
Isu Terkait Myanmar Perkuat Perpecahan ASEAN
Myanmar Tolak Kirim Utusan ke Pertemuan Menlu ASEAN
Inggris Dukung ASEAN Temukan Resolusi Konflik di Myanmar
KTT ASEAN Tanpa Perwakilan Junta Militer Myanmar
