TAGAR.id, Taipei, Taiwan – Menteri Luar Negeri (Menlu) Taiwan, Joseph Wu, Jumat, 12 Agustus 2022, mengatakan delegasi asing lainnya akan “diterima dengan baik” di Taipei, seraya menegaskan bahwa pemerintahnya tidak akan terhalang oleh reaksi marah China atas kunjungan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, pekan lalu.
Dalam wawancara eksklusif dengan VOA, Menlu Wu juga mengkritik latihan militer China yang diadakan sebagai tanggapan atas kunjungan Pelosi itu, dengan menuduh Beijing “menghancurkan status quo” di Selat Taiwan.
Wu mengatakan Taiwan tidak akan dapat dihalangi dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya sendiri.“Kita perlu ingat bahwa jika melakukan hal yang benar, kemarahan China tidak akan menghalangi kami untuk melakukannya,” kata Wu. “Mereka dapat selalu mencari alasan untuk mengancam Taiwan secara militer,” lanjutnya.
Setelah kunjungan Pelosi, China mengepung Taiwan selama beberapa hari dengan latihan militer skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Media pemerintah China menggambarkan latihan tersebut sebagai latihan untuk menginvasi atau memblokade pulau itu.
Akan tetapi tanggapan China tampaknya tidak akan menghalangi kunjungan delegasi tingkat tinggi asing yang ingin menunjukkan dukungan bagi pulau berpemerintahan demokratis itu.
Sekelompok anggota parlemen senior Inggris berencana mengunjungi Taiwan akhir tahun ini, kata the Guardian. Pemimpin fraksi Republik di DPR AS Kevin McCarthy baru-baru ini juga mengatakan ia akan mengunjungi Taiwan sebagai ketua DPR, apabila partainya menang dalam pemilu sela November mendatang.
Ketua DPR AS, Nancy Pelosi (kiri), dalam pertemuan dengan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, di Kantor Kepresidenan di Taipei, 3 Agustus 2022. (Foto: voaindonesia.com/AFP)“Siapa pun yang ingin datang ke Taiwan untuk menunjukkan dukungan, mereka akan dipersilakan dengan baik untuk mengunjungi kami,” kata Wu kepada VOA dalam wawancara di Kementerian Luar Negeri Taiwan.
Delegasi Kongres AS secara rutin melakukan kunjungan solidaritas ke Taiwan, meskipun kunjungan Pelosi adalah lawatan pertama seorang ketua DPR AS dalam 25 tahun.
China menganggap unjuk dukungan semacam itu sebagai pelanggaran terhadap atas kedaulatannya. China menyatakan Taiwan telah menjadi bagian China selama ratusan tahun dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk merebutnya kembali, meskipun Partai Komunis China tidak pernah berkuasa di pulau tersebut.
Hanya 1,6 persen warga Taiwan yang mendukung Unifikasi dengan China, menurut jajak pendapat yang dilakukan November lalu. Mayoritas juga menyatakan menentang kemerdekaan, dengan 85 persen menyatakan mereka mendukung dipertahankannya status quo. (uh/ab)/voaindonesia.com. []
