Menko PMK: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Dapat Pulihkan Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy setuju diterapkan vaksinasi mandiri.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Foto: Tagar/Kemenko PMK)

Jakarta - Mengetahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi vaksinasi Covid-19 secara mandiri, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan hal itu sangat mungkin untuk dilakukan.

"Artinya bisa saja setelah vaksin tenaga kesehatan dan tenaga pelayan publik selesai, maka dalam waktu itu vaksin mandiri sangat dimungkinkan," ujar Muhadjir dikutip Tagar, Jumat, 22 Januari 2021.

Ini juga kepentingan kita untuk mempercepat vaksinasi, kemudian dunia industri juga ingin segera cepat pulih.

Muhadjir mengatakan, vaksinasi mandiri Covid-19 itu seharusnya dapat dilakukan oleh perusahaan atau korporasi kepada karyawannya dan juga vaksinasi secara individual. Menurut Muhadjir, terutama untuk korporasi segera dilakukan agar memulihkan perputaran roda ekonomi.

"Ini sangat penting terutama untuk korporasi agar segera bergerak berproduksi, sehingga keamanan dari produk produksi karena karyawannya sudah divaksin, keluarganya sudah divaksin, itu akan lebih nyaman, tentram, lebih merasa tenang dalam berproduksi, roda ekonomi juga bisa secepatnya ikut berputar," kata Muhadjir.

Muhadjir menuturkan, apabila vaksinasi mandiri tersebut dapat dilakukan, target percepatan program vaksinasi satu juta orang per hari di Indonesia yang dicanangkan Jokowi bisa terealisasi dalam kurun waktu kurang dari setahun.

"Kalau nanti pihak swasta itu dilibatkan, baik korporasi maupun mungkin rumah sakit swasta yang kredibel bisa memberikan penawaran jasa individual saya kira itu akan lebih bagus, dapat mempercepat (program vaksinasi Covid-19)," tuturnya.

Menurut Muhadjir, adanya opsi vaksinasi mandiri bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan karena jenis vaksin nasional berbeda dengan opsi vaksinasi mandiri yang akan dilakukan korporasi atau individu, hal ini justru akan mendorong percepatan vaksinasi di Indonesia.

"Ini juga kepentingan kita untuk mempercepat vaksinasi, kemudian dunia industri juga ingin segera cepat pulih, pemerintah juga berkepentingan untuk pemulihan ekonomi, maka saya kira ini tidak ada hal yang patut dikhawatirkan," imbuhnya.

Dengan adanya opsi vaksinasi mandiri, Muhadjir mengaku optimis program vaksinasi tersebut akan berjalan lancar, asalkan dengan kendali dan regulasi yang tetap di bawah pemerintah pusat. []
(Amalia Amriati Fajri)

Berita terkait
Pro Kontra Vaksinasi Covid-19 di Sulawesi Selatan
Pemberian Vaksin Sinovac untuk menekan penyebaran Covid-19 di Sulawesi Selatan menuai pro dan kontra, ada yang mendukung dan ada yang tidak.
Ganjar Ungkap Kendala Percepatan Vaksinasi di Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ungkap kendala percepatan vaksinasi di wilayahnya. Sistem pendaftaran yang rigid jadi penyebab.
Jabar Saber Hoaks Klarifikasi 51 Hoaks Vaksinasi Covid-19
Hoaks terkait vaksinasi Covid-19 beredar cepat di media sosial dan aplikasi percakapan.
0
Serangan ke Suharso Monoarfa Upaya Politik Lemahkan PPP
Ahmad Rijal Ilyas menyebut munculnya serangan yang ditujukan kepada Suharso Manoarfa merupakan upaya politik untuk melemahkan PPP.