Jakarta - Pandemi Covid-19 telah berlangsung kurang lebih dua tahun. Berkaca dari kondisi ini, penanganan krisis kesehatan yang berdampak ke ekonomi dan sifatnya sistemik masih dilakukan secara soliter oleh masing-masing negara.
Selain itu, fasilitas kesehatan serta akses terhadap vaksin dan alat-alat kesehatan juga masih belum merata. Hal ini tentu menjadi kendala dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi secara global.
“Ini adalah sebuah tantangan baru yang berkembang dengan proses pemulihan ekonomi yang tidak merata. Tidak meratanya karena masalah pandemi dan vaksinasi, juga karena tidak meratanya karena memang ada negara yang masih tertinggal dalam memulihkan ekonominya. Oleh karena itu, semangat kooperasi atau kerjasama ini menjadi sangat penting,” ujar Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers penutupan pertemuan pertama Finance Minister and Central Bank Governor (FMCBG) G20 di Jakarta.
Harmonisasi standar protokol kesehatan global untuk membuka mobilitas antarnegara meskipun menimbulkan risiko, namun harmonisasi pedoman kesehatan dibutuhkan sejalan dengan konektivitas sistem kesehatan untuk perjalanan internasional.
Salah satu pelajaran penting yang didapat dari pandemi Covid-19 adalah bahwa saat ini arsitektur kesehatan global lambat dalam merespon pandemi dan tidak siap untuk mencegah keadaan darurat kesehatan masyarakat di masa depan.
Untuk itu, arsitektur kesehatan global menjadi salah satu agenda prioritas pada Presidensi G20 Indonesia yang bertemakan “Recover Together, Recover Stronger”.
- Baca Juga: Menkeu: Sektor Pangan Masuk Dalam Program Prioritas APBN 2022
- Baca Juga: Staf Khusus Menkeu: Desain APBN 2022 Sangat Dinamis
Prioritas kedua yang diusung oleh Indonesia dalam Presidensi G20 2022 adalah standardisasi protokol kesehatan global untuk seluruh negara di dunia. Hal ini bertujuan agar terdapat keseragaman di seluruh dunia terkait aturan PCR, karantina, dan protokol kesehatan lainnya.
“Harmonisasi standar protokol kesehatan global untuk membuka mobilitas antarnegara. Meskipun menimbulkan risiko, namun harmonisasi pedoman kesehatan dibutuhkan sejalan dengan konektivitas sistem kesehatan untuk perjalanan internasional,” ujar Menkeu.
Selain itu, respon pandemi atau pandemic prevention, preparedness dan response (pandemic PPR) juga menjadi fokus. Ini merupakan strategi ketiga yang perlu dilakukan, yaitu mengembangkan pusat manufaktur dan pengetahuan global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi.
- Baca Juga: Menkeu: Peningkatan Konsumsi dan Produksi Bekal 2022
- Baca Juga: Indonesia Presidensi G20 2022, Menkeu: PDB Potensi Naik
Dengan begitu, melalui upaya tersebut seluruh negara akan memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi kemungkinan pandemi yang akan datang.
"Ini akan terdiri dari ekspansi manufaktur global untuk vaksin, therapeutic, dan diagnostik untuk negara berkembang sejalan dengan sharing knowledge untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi selama krisis," ujar Menkeu. []
