Menkeu: Kinerja APBN & Pemulihan Ekonomi Nasional Baik

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan sampai dengan Agustus 2021 APBN juga menunjukkan kinerja yang baik dan pemulihan ekonomi juga ikut baik.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Tagar/Humas Setkab)

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan sampai dengan Agustus 2021 APBN juga menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan realisasi belanja yang terjaga yaitu Rp 1.560,8 triliun atau tumbuh 1,5 persen. 

Belanja dan seluruh program dimonitor dan dipertanggungjawabkan untuk akuntabilitas dan efisiensi. Lebih detail, realisasi belanja barang kementerian/lembaga sebesar Rp255,2 triliun, tumbuh 60,4 persen. 

Kenaikan didominasi dari Kementerian Kesehatan yang belanjanya masih memiliki korelasi dengan Covid-19 dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk membantu dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 


Belanja barang yang dilakukan oleh pemerintah ini yang merasakan adalah masyarakat langsung.


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belanja berkaitan dengan proyek-proyek yang sudah berjalan, Kementerian Agama (Kemenag) belanja untuk bantuan operasional sekolah, dan Badan Layanan Umum (BLU) Kelapa Sawit yang berbelanja utamanya dirasakan petani kelapa sawit. 

“Belanja barang yang dilakukan oleh pemerintah ini yang merasakan adalah masyarakat langsung,” ucap Sri Mulyani pada Konferensi Pers APBN Kita, Kamis, 23 September 2021. 

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui program vaksinasi dengan jumlah suntikan vaksin pertama kepada 63,1 juta dan vaksin kedua 35,9 juta, bantuan kepada 11,8 juta pelaku usaha mikro, 453,28 ribu pasien Covid-19 yang mendapat biaya perawatan, dan 7,6 juta siswa sekolah Kemenag menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Realisasi belanja modal sebesar Rp102,6 triliun juga menunjukkan upaya pemulihan kegiatan ekonomi produktif. Kenaikan didominasi oleh Kementerian PUPR, Polri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perhubungan. 

Belanja modal ini dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang masih dibutuhkan masyarakat. “Seperti pembangunan bendungan diharapkan akan memberikan dukungan kepada sektor pertanian. 

Jaringan irigasi, jalan, pembangunan rumah sakit, jembatan, jalur kereta api, dan untuk TNI/Polri perbaikan almatsus serta sarana prasarana dari pelaksanaan tugas mereka,” ujarnya.

Hingga dengan 31 Agustus, Kartu Sembako telah disalurkan kepada 16,1 juta kelompok penerima, Program Keluarga Harapan kepada 9,9 juta kelompok penerima, Bantuan Sosial Tunai kepada 10 juta kelompok penerima, Kartu Prakerja untuk 3,6 juta peserta, subsidi upah untuk 2,1 juta pekerja, diskon listrik kepada 32,6 juta rumah tangga 450VA dan 900VA, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 5,5 juta kelompok penerima. 

“Ini adalah belanja negara yang langsung memberikan perlindungan pada masyarakat,” ucapnya.

Di bidang kesehatan, APBN berperan utamanya untuk penanganan Covid-19 dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). []

Berita terkait
Dukung Program Kemensos Santuni Anak Yatim Piatu, DPR Pastikan Kawal Anggaran Sampai Persetujuan Kemenkeu
Komisi VIII DPR RI memastikan mendukung penuh terhadap kebijakan Mensos Tri Rismaharini yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin.
Lembaga KPK Tunda Pembekalan Antikorupsi di Kemenkeu RI
KPK terpaksa menunda pemberian pembekalan antirasuah dalam program Penguatan PAKU Integritas di tunda lantaran penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali.
Penjelasan Kemenkeu Mengenai Pemotongan Insentif Nakes 2021
Berikut penjelasan Kementerian Keuangan mengenai pemotongan insentif Tenaga Kesehatan pada tahun 2021.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.