Bantul - Data Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap warga yang terdampak wabah Covid-19 di Bantul bisa diubah melalui musyawarah desa. Hal ini menyusul banyak laporan penerima BLT yang bukan orang yang berhak.
Orang yang tidak berhak tersebut antara lain pegawai negeri sipil (PNS), orang yang sudah meninggal, pensiunan, orang kaya dan lainnya.
Sekertaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis mengatakan, data penerima bisa diubah jika terdapat penerima yang tidak berhak untuk menerima BLT. "Jadi bisa diubah jika ada penerima yang tidak berhak untuk menerima BLT, karena kemungkinan ada human error dalam pendataan," katanya kata Helmi ketika dihubungi pada Selasa 5 Mei 2020
Dia menyontohkan, human error itu misalnya ada aparatur sipil negara (ASN) yang masuk daftar penerima, atau anak yang belum keluarga masuk. "Itu bisa terjadi, dan bisa diubah melalui musyawarah desa," ungkapnya.
Menurut Helmi, penerima BLT sebagai program jaring pengaman sosial bagi keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos) lalu dicermati perangkat desa setempat.
"Data yang diubah dan dimusdeskan (musyawarah di desa) itu harus sesuai fakta di lapangan, namun langkah pertama harus mengacu pada data DTKS yang ada. Kedua, berpacu pada data non DTKS," kata Helmi.
Dia menjelaskan, untuk totalnya ada 19.860 keluarga miskin di Bantul yang mendapat BLT sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan saat pandemi Covid-19. Mereka adalah keluarga yang terdaftar dalam DTKS di luar yang telah mendapatkan dana dari PKH, BPNT, Bansos tunai dan Kartu Prakerja.
Karena mayoritas ada PNS, pensiunan, lalu orang-orang kaya. Bahkan orang yang sudah meninggal pun juga dapat.
Menurut dia, saat musdes mekanisme harus menentukan penerima by name dan address terhadap keluarga yang akan menerima BLT. Kemudian hasil musdes itu harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani lurah desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya data tersebut diserahkan kepada kecamatan untuk disahkan camat atas nama Bupati Bantul.
Perangkat Desa Jadi Sasaran Warga
Sebelumnya Lurah di Bantul dipusingkan dengan urusan data penerima bantuan sosial (bansos) Tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Penerima bantuan bansos ini tidak jelas dan dirasa tidak tepat sasaran.
Lurah Desa Sumbermulyo, Ani Widayani mengatakan, data yang diterima pihaknya pada Rabu 29 April lalu itu tidak kalah rancu dari Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) yang sempat dikeluhkannya, dan kali ini Pemdes tak punya hak untuk verifikasi.
"Ada 521 nama yang masuk dan ini lebih amburadul dari DTKS. Karena mayoritas ada PNS, pensiunan, lalu orang-orang kaya. Bahkan orang yang sudah meninggal pun juga dapat," katanya ketika dihubungi Kamis 30 April 2020.
Ani khawatir saat dana tersebut benar-benar turun, akan timbul kecemburuan sosial di masyatakat. Akhirnya, perangkat desa, dukuh, maupun RT, yang nantinya terkena dampak, karena dicurigai oleh para warganya sendiri.
"Warga yang tidak lolos verifikasi dari DTSK, pasti cemburu, karena mereka (perekonomiannya) di bawah yang dapat BST. Jadi, diverifikasi tak lolos, tapi yang atasnya malah dapat dari pusat," ucapnya. []
Baca Juga:
- Menunggu Bansos Covid-19 Turun di Yogyakarta
- Jumlah Penerima Bantuan Dampak Covid-19 di Bantul
- Data Bansos Dampak Covid-19 Kemensos di Bantul Kacau
