Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, menepis pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo yang curhat perihal minimnya anggaran intitusi pertahanan negara.

Menurut Ryamizard, anggaran pertahanan naik berkala dari tahun ke tahun, dan untuk saat ini anggaran pun tergolong cukup, belum perlu dilakukan penambahan.

"Ya Gatot Nurmantyo sudahlah. Dulu kan anggaran kita sebelumnya Rp 50-60 T, Rp 80-an (triliun), sekarang sudah Rp 108 (triliun). Kurang apa lagi? Mau ngambil uang rakyat? Nggak mungkin. Kita tentara rakyat, rakyat dululah diutamakan," kata Ryamizard kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin 15 April 2019.

Lebih lanjut kata dia, Indonesia justru lebih perlu memprioritaskan persoalan pada dinamika ancaman yang lebih nyata, yakni terkait kebencanaan dan terorisme.  

"Situasi pertahanan ini kan saya bilang, ancaman yang nyata dan belum nyata, yang nyata ini kan banyak gempa, teroris. Yang belum nyata yang perang besar, itu kan jauh," ujar Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.

Ryamizard kemudian mencontohkan dengan kondisi di negara India yang timpang. Ia menilai, kekuatan militer India bagus, namun rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, tidak punya rumah dan sebagainya.

"Kalau di India sana hebat tapi rakyatnya banyak yang miskin enggak punya rumah. Itu tidak boleh terjadi di sini dong, masa menomorsepuluhkan rakyat? Pokoknya alutsista bagus (tapi) rakyat terserah, (itu) enggak benar, bukan tentara rakyat itu," ucapnya.

Ia meminta, anggaran pertahanan tak perlu dipersoalkan lagi. Lebih baik anggaran negara diutamakan untuk kesejahteraan rakyat.

"Kita tentara rakyat, berasal dari rakyat, masa rakyat dinomorduakan, nggak nomor satu rakyat. Memang mau ngambil uang rakyat? Kita tentara rakyat. Ya rakyat dululah diutamakan dong," ujarnya.

Sebelumnya Gatot Nurmantyo mengeluhkan soal anggaran TNI yang tergolong minim. Ia mengkritisi pemerintah yang tidak mendukung TNI dari segi anggaran.

"Dari segi anggaran, pada saat saya menjabat Panglima TNI, saya sudah berusaha sekuat mungkin. Tapi saya tak berdaya. Saat ini yang kritis adalah anggaran. Saya mantan panglima TNI, saya harus sampaikan, agar rakyat bersatu jangan terpecah-pecah," ucap Gatot.

Gatot kemudian berbicara mengenai APBN Perubahan tahun 2017 saat ia masih menjadi Panglima TNI. Tambahan untuk TNI disebutnya tak sebanding dengan institusi pertahanan-keamanan lainnya.

"Saat saya menjabat Panglima TNI, saya sudah berusaha sekuat mungkin tapi saya tidak berdaya. APBN-P, TNI yaitu Dephan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU jumlah personelnya lebih dari 455 ribu mempunyai ratusan pesawat tempur, punya ratusan kapal perang, ribuan tank, dan senjata berat. Anggarannya hanya Rp 6 T lebih. Sehingga Dephan dapat Rp 1 T, AD dapat Rp 1 T lebih, AU Rp 1 T lebih, AL dapat Rp 1 T lebih Mabes TNI dapat Rp 900 miliar," kata Gatot.

"Dan kepolisian Republik Indonesia 17 triliun, tidak ada yang salah semuanya benar benar saja, tetapi ini adalah dari segi anggaran mengecilkan Tentara Nasional Indonesia," tutup dia. []