Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga ada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang melibatkan salah satu pejabat penting pemerintahan yang berada dalam lingkar kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo.
"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," ujar AHY dalam keterangan resminya, Senin, 1 Februari 2021.
Menurut kesaksian banyak pihak yang didapatkan, kata AHY, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.
"Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Pihaknya yang tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam permasalahan tersebut, sambung AHY, kemudian mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita yang didapatkan pihaknya.
"Sepuluh hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis," ungkapnya.
Gabungan dari pelaku gerakan ini, beber AHY, ada lima orang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu.
Kami berharap semua itu tidak benar
"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekarang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," terangnya.
Imbas dari hal itu, lanjut AHY, para pimpinan dan kader partai yang melapor ke pusat merasa tidak nyaman dan menolak saat dihubungi untuk diajak melakukan pergantian ketua umum Partai Demokrat. Ajakan untuk melakukan pergantian dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
"Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi ketua umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa ketum Partai Demokrat yang sah, adalah dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB)," katanya.
Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, tambah AHY, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.
"Para pelaku ini merasa yakin gerakannya pasti sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan dari sejumlah petinggi negara lainnya," ungkapnya.
Begitupun, kata AHY, pihaknya masih berkeyakinan bahwa tidak mungkin cara yang tidak beradab itu dilakukan oleh para pejabat negara yang telah mendapat kepercayaan rakyat.
"Kami berharap semua itu tidak benar, tetapi kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian," bebernya.
Sekitar satu bulan lalu, AHY mengaku sudah mencium gelagatnya dan diawal hanya menganggap persoalan tersebut hanya masalah kecil saja dan urusan internal.[]
