Mendagri dan Menag, Selesaikan Polemik GKI Yasmin

Jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi merayakan Natal, 25 Desember 2019, di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat
Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi rayakan Natal di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Desember 2019. (Foto: Tagar/Popy Rakhmawaty)

Jakarta - Perayaan Hari Natal yang seharusnya bisa dlaksanakan di dalam sebuah gereja, namun pemandangan berbeda terlihat di kawasan Monumen Nasional (Monas). Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi merayakan Hari Natal di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Ibadah yang dilakukan diruangan terbuka ini bukan semata-mata tanpa arti, akan tetapi para jemaat GKI Yasmin hingga kini belum memiliki tempat ibadah pengganti dari pihak pemerintah.

Juru Bicara GKI Yasmin, Jayadi Damanik, meminta agar pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah panjang selama ini. Baginya jemaat lelah jika harus selalu ke Jakarta untuk melakukan ibadah, karena tak memiliki tempat ibadah.

Ia meminta agar Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dapat segera menyelesaikan kasus hukum gereja tersebut. Jayadi menganggap selama ini pemerintah pusat maupun daerah saling melempar kesalahan.

"Ya tentu pertama diakhirilah lempar-lempar tanggung jawab itu, karena peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini tentang izin mendirikan rumah ibadah itu menurut kami sepenuhnya ada ditangan dua menteri itu," ucap Jayadi usai melakukan ibadah, Rabu sore, 25 Desember 2019.

Menurut Jayadi, permasalahan yang telah berjalan cukup lama ini sebetulnya bukan permasalahan besar. Namun, ia menyebut pemerintah tak berupaya menuntaskan permasalahan itu.

"Oleh karena itu, kalau pemerintahnya tidak mengambil sikap, turun tangan lah jangan lempar-lempar tanggung jawab, karena kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara federal. Kalau negara federal absolutely itu jadi kewenangan pemerintah daerah, kita kan enggak, kita negara Kesatuan," tutur dia. "Pemerintah pusat bertanggung jawab sepenuhnya," kata dia.

Lebih dari 100 orang hadir dalam perayaan kali ini, mereka menduduki bangku plastik mulai pukul 13.00. Sedangkan ibadah dimulai sekitar pukul 14.20 dan berjalan selama hampir tiga jam.

Ibadah dilakukan sederhana namun tetap berjalan hikmad. Tak hanya itu, mereka beribadah tanpa tenda terpal pelindung atau dengan kata lain, ibadah dilakukan secara terbuka.

Pohon Natal terlihat dipajangkan dalam acara tersebut. Uniknya pohon berbalutkan kain Batak yaitu kain ulos. Terlampirkan kertas-kertas bertuliskan harapan jemaat di Natal 2019. []

Berita terkait
Natal dan Harapan Warga Jabar Hidup Rukun
Dengan perayaan Natal 25 Desember 2019 warga Jawa Barat mengharapkan agar warga Jabar hidup rukun dan saling silih asah, asih dan asuh
Tabuhan Rebana Santri Iringi Misa Natal di Semarang
Tabuhan rebana dari Ponpes Roudlotul Silihin Demak mengiri perayaan Natal di gereja Mater Dei Semarang.
Prabowo dan Jokowi Senada Soal Natal 2019
Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo punya harapan senada di hari Natal 2019.