Jakarta, (Tagar 5/5/2017) – “Calon presiden dan wakil presiden harus memiliki dukungan nyata yang ditunjukkan melalui presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (5/5).
Mendagri menambahkan semakin banyak capres bagus, tapi ada ukurannya yaitu dukungan riil atau persentase dukungan rakyat melalui hasil pemilu legislatif.
Tjahjo mengungkapkan, pemerintah dan sejumlah fraksi partai politik di DPR berpandangan presidential threshold diperlukan dalam setiap proses pemilihan capres-cawapres.
“Proses awal sebuah partai politik untuk bisa mengusung capres-cawapres adalah adanya dukungan nyata masyarakat melalui tahapan pemilihan umum legislatif,” ujarnya.
Pemerintah, kata Tjahjo, tetap menghendaki sistem presidential threshold menggunakan pola 20-25 persen, artinya partai yang bisa mencalonkan presiden adalah mereka yang memperoleh 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.
“Kalau setiap partai politik yang sudah teruji dapat dukungan politik oleh masyarakat dalam pemilu dan parpol baru yang ikut pemilu dapat mengusung capresnya (tanpa presidential threshold) berapa banyak capres yang muncul. Capres-cawapres harus selektif,” ujar Tjahjo.
Tjahjo menekankan pemerintah memahami berbagai argumentasi fraksi-fraksi melalui panja dan pansus DPR. Dia mengatakan semua proses argumentasi adalah demi penguatan sistem pemilu. “Kalau tidak bisa didukung satu partai kan bisa beberapa partai berkoalisi mendukung capres-cawapres yang tentunya ini dilindungi undang-undang,” jelasnya. (yps/ant)
