Kudus - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus menggelar kegiatan rapat diseminasi hasil studi Ervironment Health Risk Assessment (ERHA) di Hotel @HOM, Selasa, 17 November 2020. Melalui rapat ini DKK Kudus berharap bisa terjalin sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menindaklanjuti dokumen ERHA.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Abdul Aziz Achyar mengatakan studi ERHA dilakukan untuk memberikan gambaran kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku masyarakat yang berisiko terhadap kesehatan lingkungan di sebuah Kabupaten/Kota. Data representatif gambaran kondisi sanitasi ini, nantinya akan dijadikan dasar dalam penyusunan strategi sanitasi kabupaten (SSK).
"Studi ERHA ini sangat dibutuhkan bagi Kabupaten/Kota. Sebab dari studi ini bisa mengetahui tingkat partisipasi dan perilaku masyarakat terhadap kesehatan lingkungan di sekitarnya," jelasnya.
Menurut dia, berbekal dokumen studi ERHA ini pemerintah memiliki acuan dalam penyusunan progam sanitasi sehat di daerahnya. "Makanya kami mohon sinergitas dari semua pihak untuk mewujudkan Kudus sebagai kota dengan sanitasi sehat," ungkapnya.
Dari studi ini bisa mengetahui tingkat partisipasi dan perilaku masyarakat terhadap kesehatan lingkungan di sekitarnya.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Anik Retno melalui Kasi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Yuni Saptorini mengatakan studi EHRA dilakukan pihaknya sejak Februari 2020. Total ada 6.600 responden dari 132 desa/kelurahan yang dilibatkan dalam studi tersebut.
"Setiap desa/kelurahan kami ambil 50 responden yang kami pilih secara acak. Responden kami petakan per RT dan RW. Dalam satu RT paling tidak ada 5 responden," katanya.
Baca Juga:
Lebih spesifik, Yuni menyebutkan responden studi ERHA dari golongan ibu atau anak yang sudah menikah dengan rentang usia 18 hingga 60 tahun. Ada beberapa variabel yang digunakan dalam studi tersebut. Antara lain variabel sumber air, jamban, persampahan, air limbah domestik, stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), genangan air dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
Untuk hasilnya, kata Yuni, penggunaan sumber air bersih di Kudus tergolong baik. Di mana sebagian besar masyarakat mengkonsumsi air isi ulang sebagai sumber air minum dan memasak. Untuk kebutuhan mencuci, masyarakat cenderung menggunakan air bawah tanah (ABT) maupun air permukaan. Untuk akses jamban, masyarakat 100 persen sudah memiliki akses jamban sehat. Untuk status kepemilikan jamban sehat berkisar 96,71 persen.
Baca Juga:
Terkait pengelolaan sampah, 44,8 persen masyarakat Kudus mengelola sampahnya dengan cara dibakar. Sekitar 25,4 persen dibuang ke TPA, 2,2 persen dibiarkan membusuk dan 0,5 dibuang ke aliran air. "58,5 persen responden mengaku pernah mengalami banjir. Dengan begitu, mayoritas wilayah di Kudus merupakan daerah rawan banjir," katanya.
Kemudian untuk SPAL, 69.3 persen industri di Kudus sudah memiliki IPAL. Sayangnya, untuk tingkat rumah tangga baru 21,4 yang memiliki SPAL. Sedangkan untuk CTPS di lima waktu penting, kesadaran masyarakat untuk melakukan itu tergolong masih rendah. Dimana 78,3 persen responden mengaku tidak melukakan CPTS di lima waktu penting. Dan hanya 21,27 persen responden yang melakukan itu. []
