Dairi - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, Sumut, Jonny Waslin Purba mengaku prihatin melihat kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 034797 Parsaoran, Desa Pegagan Julu VII, Kecamatan Sumbul.
Ia telah turun langsung memantau sekolah tersebut, saat kunjungan bersama anggota DPRD Dairi.
Diakuinya meubelair meja dan kursi sekolah tersebut hancur. Foto Jusuf Kalla masih terpampang mendampingi foto Presiden Joko Widodo. Bukan dengan Ma’ruf Amin.
Terkait hal itu, Jonny menyebut pihaknya telah menjadwalkan pemanggilan kepala sekolah dimaksud, untuk klarifikasi mengapa bisa terjadi demikian.
Pemanggilan sekaligus juga untuk memeriksa penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah itu.
Hal itu dikatakan Jonny dikonfirmasi di sela kegiatan rapat komisi dengan DPRD Dairi, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, Senin, 24 Agustus 2020.
“Sudah kami jadwalkan pemanggilan hari ini. Nanti akan kami cek juga, ke mana penggunaan dana BOS tahun 2019,” katanya.
Ditanya apakah kegiatan pemeliharaan meubelair tidak diakomodir dalam penggunaan dana BOS, Jonny menyebut akan dicek pada pertanggungjawaban dana BOS sekolah dimaksud.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kondisi SDN 034797 Parsaoran, sangat memprihatinkan. Meubelair meja dan kursi siswa tampak hancur-hancuran.
Sebagian kursi maupun meja bahkan tidak lengkap kakinya. Meubelair yang hancur, mengindikasikan tidak adanya perawatan.
Saya juga sudah minta, Dinas Pendidikan harus serius memeriksa penggunaan dana BOS di sekolah itu
Parahnya lagi, di setiap ruang kelas, foto Jusuf Kalla masih terpampang mendampingi foto Presiden Joko Widodo.
Ketua Indonesian Corruption Watch (ICW) Kabupaten Dairi, Marulak Siahaan, melihat kondisi sekolah itu, Rabu, 19 Agustus 2020, menduga penggunaan dana BOS tidak sesuai kenyataan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, Jonny Waslin Purba, dikonfirmasi di halaman gedung DPRD Dairi, Senin 24 Agustus 2020 (Foto: Tagar/Robert Panggabean)“Kami duga ada laporan penggunaan dana BOS yang tidak sesuai fakta. Masa sekolah begini hancurnya. Kami minta pihak terkait untuk mengaudit penggunaan dana BOS di sekolah ini. Aparat hukum juga harus turun. Tapi jangan seperti kabar di daerah lain, aparat hukum jadi memeras,” kata Marulak.
Ditambahkan Marulak, parahnya kondisi sekolah itu, tidak tertutup kemungkinan karena orang tua siswa maupun komite sekolah tidak mengetahui penggunaan dana BOS di sekolah itu.
Penggunaan dana BOS, di luar pantauan komite sekolah dan orang tua siswa.
“Bisa jadi karena komite sekolah maupun para orang tua siswa tidak mengatahui adanya peraturan menteri pendidikan tentang juknis BOS yang mengatur bahwa mereka mempunyai hak untuk mengetahui realisasi penggunaan dana BOS. Pihak sekolah menutup informasi, orang tua siswa tidak tahu haknya,” katanya.
Kepala SDN 034797 Parsaoran, Umar Munthe, coba dikonfirmasi di sekolah tersebut, tidak berhasil. Informasi, Umar Munthe akan pensiun pada bulan Desember 2020.
Anggota DPRD Dairi Jonnes Gurning, yang juga telah melihat kondisi sekolah itu, mengaku miris.
Jonnes juga telah meminta pihak terkait untuk memberi perhatian serius.
“Saya juga sudah minta, Dinas Pendidikan harus serius memeriksa penggunaan dana BOS di sekolah itu,” kata politikus Golkar tersebut.[]
