Bekasi, (Tagar 7/11/2018) - Kursi wakil gubernur DKI Jakarta masih kosong sejak ditinggalkan Sandiaga Uno pada 27 Agustus 2018. Masih terjadi 'gontok-gontokan' antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra. Belum ada titik temu hingga kini tentang siapa yang akan mengisi kursi tersebut.

Setelah bergulir beberapa nama calon pengganti Sandi, di antaranya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo keponakan Prabowo Subianto, dan Mohammad Taufik politikus Gerindra, kini yang terbaru Ahmad Syaikhu politikus PKS disebut-sebut bakal menggantikan Sandi.

Ahmad Syaikhu mantan calon wakil gubernur Jawa Barat itu kini mendapat status baru, yaitu calon wakil gubernur DKI Jakarta. 

Selasa (6/11) di Bekasi, Ahmad Syaikhu meminta seluruh pihak terkait bersikap konsisten menjadikan kader Partai Keadilan Sejahtera sebagai pengganti Sandiaga Uno.

"Bagi saya tidak masalah kalau saya tidak terpilih, selama komitmennya (penggantinya) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," katanya mengutip kantor berita Antara.

Menurut Syaikhu, pada Senin (5/11), Partai Gerindra telah menyepakati bahwa kursi Wagub DKI diserahkan kepada kader PKS.

Sesuai dengan instruksi DPP PKS, kata Syaikhu, saat ini hanya ada dua kader yang dipercaya menggantikan Sandiaga Uno, yakni dirinya bersama Agung Yulianto.

Posisi PKS pada kursi Wagub DKI dinilai sangat penting untuk mendongkrak jumlah pemilih dalam Pilpres 2019 berdasarkan kekuatan mesin parpolnya.

"Yang akan menjadi masalah, ketika penggantinya bukan dari PKS, ini dikhawatirkan tidak bergeraknya mesin PKS di Pilpres 2019," katanya.

Dikatakan Syaikhu, kekosongan jabatan Wagub DKI sudah terlalu lama sehingga dirinya meminta agar seluruh proses administrasi dapat segera dijalankan.

"Prosesnya cukup lama, mungkin karena masalah mekanisme dan komunikasi antara Gerindra dan PKS. Saat ini banyak kesamaan persepsi untuk menyegerakan berbagai agenda termasuk penggantian Wagub DKI," katanya.

Dia telah menjalin komunikasi bersama sejumlah tokoh di DKI Jakarta, seperti ulama hingga anggota DPRD setempat.

"DPRD sudah sebagian dikomunikasikan setelah adanya penunjukan. Mudah-mudahan bisa berjalan baik," katanya.

Syaikhu juga mengaku siap menjalani tugas sebagai Wagub DKI serta siap tidak terpilih.

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2013-2018 itu bertekad akan melanjutkan fokus kerjanya di bidang pengembangan wirausahawan Asyik Preneur bila ternyata tidak terpilih menggantikan Sandiaga Uno.

"Sesungguhnya apa yang disiapkan, ini kekuatan dari Sang Pencipta. Kita hanya berusaha saja dan semampunya ikhtiar, selebihnya sandarkan kepada Allah SWT termasuk proses politik, komunikasi dan lainnya," katanya.

Mendalami Persoalan Jakarta

Ahmad Syaikhu mengaku sedang mendalami sejumlah persoalan serta solusi dari permasalahan di DKI Jakarta guna keperluan uji kelayakan menjadi Wakil Gubernur DKI periode 2018-2023.

"Alhamdulillah, saat ini sudah ada perkembangan komunikasi politik di antara Gerindra dan PKS. Kedua parpol sepakat mengusung kader PKS sebagai pengganti Sandiaga Uno," katanya.

Menurut dia, surat keputusan (SK) terkait penyerahan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah ditetapkan pada Senin (5/11) di Jakarta.

Dalam SK itu disebutkan Syaikhu bersama rekan satu partainya, Agung Yulianto menjadi kandidat kuat Wakil Gubernur DKI menggantikan Sandiaga Uno yang kini maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Cawapres Prabowo Subianto.

Menurut Syaikhu, tahapan selanjutnya adalah meyakinkan publik agar dua kandidat yang diusung PKS ini memiliki kelayakan menjabat sebagai wakil gubernur melalui fit and proper test yang dilakukan PKS maupun Gerindra.

Menyikapi tahapan itu, Syaikhu mengaku tengah mematangkan kajian terhadap persoalan yang selama ini menjerat DKI dan belum terselesaikan, seperti banjir, kemacetan dan lainnya.

Yang utama adalah pemahaman persoalan DKI berikut solusinya. "Ini bukan sesuatu yang baru, ini sudah dibangun oleh Pak Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) dan Pak Sandiaga Uno. Kita harus memahami apa sesungguhnya program DKI dalam lima tahun ke depan," katanya.

Ketika disinggung terkait peluang lolos uji kelayakan, warga Kompleks Antara di Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Pondokgede itu menilai 50:50.

"Peluang masih 50:50 sebab kader yang dipilih PKS ini adalah yang siap melaksanakan tugas sebagai Wagub DKI," katanya.

Dikatakan Syaikhu, Agung Yulianto adalah figur yang dinilainya sukses dalam dunia kewirausahaan melalui bisnis herbal.

"Kami pernah bertemu di kampus yang sama dengan saya, walaupun beliau lebih junior dari saya, namun kiprahnya sudah lebih dulu di dunia usaha dan di administrasi publik lebih teruji. Siapa pun yang terpilih nanti, bisa mendampingi Jakarta lebih baik lagi," katanya.

Syaikhu mengaku belum mengetahui secara pasti kapan agenda tes kelayakan itu dilaksanakan.
"Saya belum tahu jadwalnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dilaksanakan," katanya.

Kader PKS Belum Tentu Jadi Wagub DKI

Sebelumnya, Ketua DPD Gerindra DKI Mohammad Taufik menyebut kader PKS belum tentu menjadi wakil gubernur Jakarta usai kedua partai sepakat membentuk Badan Bersama.

Ketua Dewan Syariah DPW PKS DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi menilai pernyataan Taufik tersebut tidak masuk akal. 

"Itu namanya tafsir jalan lain. Tidak masuk logikanya," kata Suhaimi di Jakarta.

Badan Bersama dibentuk untuk menguji kepatutan dan kelayakan calon wagub DKI. Dalam mekanisme itu, menurut Taufik, PKS diberi kesempatan mengajukan nama dan bila nama yang diajukan PKS gagal, maka Gerindra yang akan mengajukan calon.

Suhaimi menyatakan hal itu tidak ada dalam kesepakatan pertemuan Gerindra-PKS pada Senin (6/11). Ia menuturkan, kursi wakil gubernur DKI sebagai jatah PKS merupakan kesepakatan di tingkat pimpinan pusat partai.

Hal itu merupakan kompensasi dukungan PKS untuk pasangan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

"Andaikan calon dari PKS tak lolos, ya diajukan lagi," ujar Suhaimi.

Kendati demikian, Suhaimi yang juga anggota DPRD DKI itu menyatakan masih berprasangka baik terhadap Taufik, namun ia meminta Taufik tidak memplesetkan tafsir keputusan Badan Bersama itu.

Sejauh ini, DPW PKS DKI sudah menyiapkan nama kandidat yang direkomendasikan DPP PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Agung Yulianto merupakan Sekretaris DPW PKS DKI, sementara Ahmad Syaikhu merupakan mantan wakil wali kota Bekasi dan mantan calon wakil gubernur Jawa Barat.

Sebelumnya, Taufik menyatakan partainya memiliki hak yang sama (termasuk dirinya) untuk mencalonkan nama sebagai wakil gubernur DKI menggantikan Sandiaga Salahudin Uno yang akhirnya berkembang jadi polemik karena sudah ada komitmen tingkat pusat antara Ketua DPP Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden PKS Sohibul Iman sebelumnya.

Belakangan, Taufik melunak dan mau menyerahkan kursi wakil gubernur DKI pada PKS yang ditegaskannya mengikuti putusan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang sudah bicara di tingkat pusat. Namun dengan syarat calon-calon tersebut harus diajukan lebih dari dua nama dan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk dikerucutkan jadi dua nama.

Tak Ada Batas Waktu

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pengisian kursi wakil gubernur DKI Jakarta tidak memiliki batas waktu, tapi pihaknya berharap segera terisi karena gubernur dan wakil gubernur merupakan satu kesatuan wakil pemerintah pusat di daerah.

"Tidak ada. Bukan tugas kami, kami hanya minta Pak Gubernur dan DPRD itu segera diproses," ujar Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa.

Tjahjo menyebut tidak terdapat dampak dari kekosongan kursi Wagub DKI yang cukup lama, tapi lebih baik segera diisi karena etika politik gubernur dan wakil gubernur merupakan satu paket saat dipilih dalam pilkada.

Kemendagri tidak akan ikut campur apabila partai pengusung belum menemui kata sepakat karena hal tersebut merupakan kewenangan partai. Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebutnya dapat melakukan mediasi antarpartai pengusungnya.

Mekanismenya adalah Gubernur DKI Jakarta mengajukan dua nama calon kepada DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya DPRD memutuskan dan oleh gubernur diserahkan kepada Presiden lewat Mendagri untuk dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres).

"Prosesnya bukan gubernur yang menentukan, tergantung parpol yang menentukan," ujar Tjahjo.

Kursi wakil gubernur DKI Jakarta masih kosong setelah ditinggalkan Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019.

Partai pengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Gerindra dan PKS, harus mengusulkan dua nama kandidat wagub baru untuk dipilih melalui DPRD DKI Jakarta. []