Jakarta, (Tagar 10/8/2018) - "Progresif moderat dengan konservatif moderat. Apa yang lebih Indonesia dari ini? Jokowi dan KH Ma'ruf Amin," tulis Budiman Sudjatmiko di akun Twitter-nya.
Ada yang senang, ada pula yang kecewa dengan cuitannya itu.
"Detik-detik awal dengar keputusan nyut-nyutan, tapi menit-menit berikutnya paham. Wapres dalam pertimbangan Pak JKW beda dengan pertimbangan Pak SBY. Bukan untuk kerja, melainkan untuk mengayomi. Yang kerja, Presiden dengan kabinetnya, bukan wakilnya," netizen dengan akun Ka Ki Budi mengomentari cuitan Budiman itu.
Netizen lain dengan akun Ismi Namaku menulis, "Tepat dan progresif. Pasangan tepat era ini. Semoga Tuhan merestui."
"Pasangan yang tidak tepat, kecewa berat so better golput," tulis Jeane.
Beberapa kecewa terutama pengagum Mahfud MD, sebelumnya santer terdengar Mahfud MD yang akan menjadi cawapres Jokowi, ternyata bukan. Di antara yang kecewa menyimpan ingatan bahwa Ma'ruf Amin dalam kapasitas Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Oktober 2016 telah meneken pernyataan sikap atau fatwa MUI terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51. Setelah melakukan kajian, MUI menyebut ucapan Ahok memiliki konsekuensi hukum.
Berikut tanya jawab Tagar News dengan pengamat politik Sirojuddin Abbas, Kamis malam (9/8), mengenai Ma'ruf Amin dan jejak rekamnya dalam konteks menjaga kebhinekaan.
Ada yang menyebut Ma'ruf Amin (MA) adalah orang yang telah mengantar Ahok ke penjara?
Tidak seperti itu. Tidak langsung. Itu fatwa MUI, bukan pendapat pribadi Kiai Ma'ruf. Ada dewan fatwa. Sebagai ketua, MA tidak bisa membantah, tidak bisa menganulir, harus menjaga, men-support, tidak bisa bertentangan. Apalagi ada yang menamakan GNPF menjaga fatwa MUI. Itu situasinya.
Justru MA turut membantu menetralisir massa 212. Ketika ia diminta jadi imam salat (dalam aksi demonstrasi kala itu) ia menolak, itu bagus. Ia menahan 212 tidak terlalu melebar kemana-mana.
MA pemimpin tertinggi NU, moderat. Dalam gerakan anti Ahok, justru dia yang menahan gerakan itu tidak kemana-mana, melokalisir supaya tidak menasional. Ia menggunakan otoritasnya supaya gerakan bermuatan politik itu tidak langsung mendelegitimasi Pemerintah. Fokus ke Ahok. Ia melokalisir masalah itu.
Cuitan Budiman Sudjatmiko di Twitter-nya. (Foto: Twitter/Budiman Sudjatmiko)
Jejak rekam MA perlu diperjelas dalam kaitan menjaga dan memayungi kebhinekaan, seperti posisi MA dalam isu Syiah?
Saya tidak tahu sikap personal dia, PBNU moderat, tapi sebagai Ketua MUI harus tunduk pada kesepakatan bersama di bawah MUI, karena tidak mungkin bertolak belakang.
Bahwa MUI memang membutuhkan lebih banyak orang moderat dalam jajaran pengurusnya, tokoh-tokohnya, supaya kebijakannya toleran pada kelompok-kelompok lain.
Apa MA anti Syiah? Dia tahu Syiah, tidak akan mengkafirkan Syiah, dia sangat menguasai hukum Islam.
Sikap MA pada Ahmadiyah?
Ahmadiayah, boleh jadi, tapi bukan soal hak hidupnya. Ahmadiyah bisa memicu kontroversi, itu biasa. Ahmadiyah di Malaysia juga demikian, kontroversi. Di Pakistan tempat asalnya juga kontroversi.
Ada yang kecewa bukan Mahfud MD cawapres Jokowi.
Pertama, Ma'ruf Amin itu tokoh yang diterima kelompok Islam dalam spektrum luas. MA itu Ketua PBNU pemimpin tertinggi PBNU, Ketua MUI nasional, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, anggota dewan pengarah BPIP.
Dari sisi keagamaan punya otoritas formal tertinggi.
Kedua, MA juga tokoh yang diterima berbagai kepentingan partai koalisi. Kalau Mahfud MD kita percaya padanya, tapi akseptabilitasnya punya ganjalan, rendah dibanding Kiai Ma'ruf.
Mahfud MD ditolak PKB dan PBNU, sementara MA diterima semua.
Bahwa sudah dihitung dengan matang apa kontribusi MA terhadap Jokowi, terhadap koalisi.
Catatan Anda tentang MA?
Saya kira dia Kiai Ma'ruf memang bukan wapres paling ideal yang diharapkan publik. Tapi, dia bisa merangkul pihak-pihak yang berkepentingan dalam politik. Ia bisa mendorong semua pihak menciptakan Islam Indonesia yang teduh, moderat, memperkuat Indonesia berdasarkan Pancasila.
Ma'ruf Amin mengembalikan Islam yang menjunjung tinggi NKRI dan Pascasila sebagai dasar negara. Itu kekuatan yang dibawa Kiai Ma'ruf. Berangkat dari NU ia mempunyai akar tradisi kenegaraan." []
