Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung membenarkan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait lambatnya penyaluran anggaran stimulus penanggulangan dampak Pandemi Covid-19. Salah satu kelompok yang merasakan keterlambatan penyaluran stimulus tersebut adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Dia mengatakan, sejak Covid-19 masuk ke Indonesia dan mulai mengalami dampak pada berbagai sektor, pemerintah sudah mempersiapkan berbagai program stimulus fiskal dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sayang, realisasinya sampai saat ini masih rendah. Jangan sampai UMKM mati dulu baru bantuan turun
Menurutnya, program tersebut sudah tersebar di setiap kementerian atau lembaga. Salah satunya adalah stimulus untuk sektor UMKM, yang anggarannya mencapai Rp123,46 triliun.
Baca juga: Desa di Sumut Minim Listrik, Martin Tegur Dirut PLN
Namun, dari data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, realisasi program untuk UMKM masih sangat lambat dengan realiasi masih 0,06 persen.
"Ini jelas sangat mengkhawatirkan untuk sektor UMKM kita,” kata Martin, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.
Martin berpandangan, keterlambatan realisasi anggaran stimulus bagi UMKM ini terjadi karena ada beberapa persoalan. Salah satunya adalah hambatan administrasi dalam pengajuan relaksasi kredit oleh pelaku UMKM.
Baca juga: Ditegur Jokowi, Sri Mulyani Bentuk Penjaminan UMKM
Dia mengatakan, ada juga hambatan yang muncul dari tumpang tindih data UMKM di beberapa kementerian atau lembaga negara.
“Regulasi pengajuan relaksasi kredit di bank-bank justru sangat mempersulit pelaku UMKM. Padahal relaksasi ini merupakan cara terakhir mereka untuk mempertahankan usahanya, di tengah pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir ini. Hal ini yang seharusnya diperbaiki dan tidak dipersulit,” ujarnya.
Ketua DPP Partai NasDem ini menjelaskan, ada 16 kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan UMKM. Hal ini dikhawatirkan akan membuat program pemerintah tidak terkoordinasi dengan baik. Pasalnya, hal itu rawan terjadi tumpang tindih program maupun bantuan.
“Kita usulkan agar Kementerian Koperasi dan UKM diberikan dukungan untuk membuat Big Data, yang datanya dihimpun dari 16 kementerian dan lembaga. Dengan itu, dukungan untuk UMKM bisa lebih cepat dan terkoordinir,” ujarnya.
Martin juga mengingatkan pemerintah untuk cepat merealisasikan anggaran yang sudah disediakan.
“Anggaran stimulus justru akan ditingkatkan. Sayang, realisasinya sampai saat ini masih rendah. Jangan sampai UMKM mati dulu baru bantuan turun,” ucap Martin.
Sebelumnya, Jokowi meminta jajaran menteri ekonomi untuk mempercepat implementasi pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Presiden menilai, stimulus ini sedang dinanti-nanti oleh para pelaku usaha, khususnya UMKM. Hal itu diungkapkan dalam sidang kabinet paripurna, Kamis, 18 Juni 2020,
“Ini harus segera diimplementasikan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran,” kata Jokowi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi stimulus fiskal penanganan Covid-19 masih rendah. Saat ini pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 677,5 triliun dan akan meningkat lagi menjadi Rp 695,2 triliun untuk menangani Covid-19. []
