Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan penggunaan cadar dan celana cingkrang itu urusan privat. Jadi, negara tidak perlu masuk dan mengatur ruang personal masyarakat.
"Urusan pakaian itu urusan private, nah sebaiknya negara tidak masuk ke ruang private. Untuk itu, negara perlu menjaga domain di ruang publik saja." kata Mardani ketika diwawancarai Tagar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
Manurut Mardani, fenomena serupa sebelumnya pernah terjadi. Dulu jilbab dianggap sebagai ideologis agama, seiring berkembangnya zaman, kini justru menjadi tren.
"Dulu jilbab ideologis, sekarang jilbab itu sudah menjadi fashion". ujar dia.
Hahaha kader PKS tidak banyak yang pakai cadar, yang cingkrang kadang-kadang.
Dosen Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta ini juga menegaskan regulator harus hati-hati mengeluarkan kebijakan. Jika tidak, dikhawatirkan terjadi masalah hingga akhirnya menjadi polemik di tengah masyarakat.
"Jadi menurut saya, bab ini jangan dibesarkan, justru ketika treatmentnya salah, radikalisme malah akan membesar." ucap Mardani.
Kader partai yang dipimpin oleh Sohibul Iman ini, kata dia, juga tak banyak yang mengenakan cadar atau celana cingkrang.
"Hahaha kader PKS tidak banyak yang pakai cadar, yang cingkrang kadang-kadang. Yang banyak itu temen-temen salafi gak milih PKS, karena rata-rata mereka anti pemilu gitu loh." katanya.
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi melontarkan wacana pelarangan niqab atau cadar dan celana di atas mata kaki alias cingkrang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) di lingkungan instansi pemerintah.
Ia juga menegaskan wacana ini dilakukan demi alasan keamanan, melihat kasus yang menimpa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.
"Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian pak Wiranto yang lalu." kata Fachrul, 30 Oktober 2019.
Pernyataan kontroversialnya pun mendapat respon dari berbagai elemen masyarakat. Tak sedikit yang menyayangkan perkataan Menteri Agama baru itu.
"Kalau itu menimbulkan beberapa gesekan-gesekan ya mohon maaf. Rasa-rasanya engga ada yang salah rasanya. Mungkin saya mengangkatnya agak terlalu cepat." tutur Fachrul Razi. (Putra Abdul Fattah Hakim)
Baca juga:
