Marah Soal Toa Banjir, PSI Minta Anies Evaluasi Diri

William Aditya meminta Anies Baswedan segera mengevaluasi dirinya ketimbang marah soal toa peringatan dini banjir di DKI Jakarta.
William Aditya Sarana. (Foto: Instagram/@willsarana)

Jakarta - Anggota Fraksi Partai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI William Aditya Sarana meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengevaluasi dirinya ketimbang marah karena toa atau pelantang untuk peringatan dini banjir di ibu kota.

William mengatakan, permintaan pemakaian toa sesungguhnya atas usulan Anies. Namun, dia menyayangkan gubernur baru sadar bahwa penggunaannya tidak efektif.

Pak Anies seharusnya evaluasi diri bukan geram kepada anak buah nya karena toa. Itu kemauan dari Pak Anies

"Pak Anies seharusnya evaluasi diri bukan geram kepada anak buah nya karena toa. Itu kemauan dari Pak Anies. Tidak konsisten, awalnya mendukung penggunaan toa. Bulan Januari saya mengatakan bahwa penggunaan toa seperti perang dunia ke-2. Mungkin sekarang sudah sadar," katanya dihubungi Tagar, Sabtu, 8 Agustus 2020.

Lantas, dia menyarankan agar Anies menggunakan teknologi yang mudah sampai ke kalangan masyarakat DKI, yakni menggunakan aplikasi pantau banjir dan pesan singkat.

"Seharusnya menggunakan teknologi. Pakai aplikasi pantau banjir dengan fitur notifikasi siaga banjir untuk pengguna smartphone. Untuk pengguna handphone biasa gunakan SMS," ucap William Aditya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tidak lagi menambah atau membeli pengeras suara (TOA), yang difungsikan sebagai sistem peringatan dini banjir (early warning system/EWS).

Menurut Anies Baswedan, untuk peringatan dini banjir cukup dengan menggunakan toa masjid atau pemberitahuan melalui WhatsApp.

"Lebih baik early warning system-nya gunakan WhatsApp, masjid, sama tempat yang ada speaker. Toa ini sudah telanjur ada, ya, sudah dipakai. Tapi tidak usah ditambah, lalu bangun sistem, jangan bangun toa seperti ini," ucap Gubernur Anies dalam rekaman rapat pimpinan yang diunggah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 7 April 2020. []

Berita terkait
Ruhut Sitompul dan Janji Anies Baswedan Babak Belur
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul meyakini janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ada yang terealisasi.
TKI Siantar Diancam Hukuman Mati, DPR Minta Jokowi Peka
Anggota DPR mengatakan, seharusnya Jokowi mendengarkan keluhan dan permintaan keluarga Jonatan Sihotang TKI asal Siantar yang diancam hukuman mati.
Bantu TKI Siantar dari Hukuman Mati Seperti Siti Aisyah
Ujang menegaskan, pemerintahan Presiden Jokowi harus campur tangan dalam menyelamatkan nyawa Jonatan Sihotang, seperti Siti Aisyah.