Surabaya - Rencana gugatan politisi senior Partai Demokrat Subur Sembiring terkait Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil kongres V di Jakarta beberapa waktu sebelumnya dipastikan tidak akan mampu menghipnotis kader partai berlambang mercy di Jatim.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Sri Subianti memastikan rencana gugatan Subur Sembiring atas SK yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ke PTUN tidak akan menggoyahkan kesolidan kader Demokrat Jatim. Bahkan upaya digelarnya KLB (Kongres Luar Biasa) oleh Subur Sembiring tak mengubah dukungan Demokrat Jatim kepada AHY.
Saya yakin itu yang mempersoalkan kepemimpinan AHY tidak memiliki pendukung.
“SK kepemimpinan AHY sudah disahkan oleh Menkumham RI. Kami seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim solid berada di bawah kepemimpinan AHY,” tegas Sri Subianti, dikonfirmasi, Jumat, 12 Juni 2020.
Subianti juga menjamin seluruh kader Partai Demokrat di Jatim dan se-Indonesia tetap solid berada di bawah komando putra mantan Ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
“Saya yakin itu yang mempersoalkan kepemimpinan AHY tidak memiliki pendukung (Subur Sembiring). Apalagi akan menggelar KLB (Kongres Luar Biasa),” paparnya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menjelaskan hasil kongres merupakan keputusan tertinggi dalam Partai Demokrat. Maka, dengan terpilihnya AHY sebagai Ketua umum harus ditaati oleh seluruh kader.
“Kongres merupakan keputusan tertinggi partai dan semua tahu kalau AHY terpilih sebagai ketua umum dari hasil konggres,” tuturnya.
Hal senada dengan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto mengatakan, dirinya pesimis Subur Sembiring memiliki pendukung di setiap propinsi di Indonesia. Mengingat semua masyarakat Indonesia sudah menjadi saksi atas pelaksanaan kongres Partai Demokrat di Jakarta dan memutuskan terpilihnya AHY terpilih sebagai ketua.
"Darimana kalau dikatakan tidak sah (SK AHY). Saya minta yang bersangkutan itu sadar diri. Lalu dia (Subur Sembiring) akan menggelar KLB. Lalu peserta siapa dan mau jadi apa," tuturnya.
Manuver-manuver yang dilakukan oleh Subur Sembiring tidak akan merontokkan kepemimpinan AHY dan tak akan mampu mengalihkan dukungan kader ke ketua umum yang sah.
“AHY adalah ketua umum partai Demokrat yang pemilihannya melalui mekanisme yang sah. Sehingga tak mungkin akan ditinggalkan kader Partai Demokrat dan menyeberang ke pihak lain,” ujarnya.
Agus memastikan seluruh kader Partai Demokrat adalah kader-kader militan yang patuh terhadap aturan yang berlaku.
”Kalau keputusan tertinggi partai ada Kongres, maka kalau dalam kongres diputus AHY sebagai ketua umum, maka seluruh kader dan simpatisan partai Demokrat patuh pada keputusan Kongres,” tuturnya.
Agus optimis tak akan ada kader Partai Demokrat di Indonesia yang akan merapat ke Subur Sembiring untuk menggelar KLB. Jika memang digelar KLB, pesertanya diragukan keanggotaannya sebagai kader Demokrat.
“Pasti tak ada yang mau datang dan menghadiri KLB palsu yang dirancang olehnya. Dia dasarnya lemah sekali dan tak punya pendukung,” tuturnya.
Untuk diketahui, politikus senior Partai Demokrat Subur Sembiring beberapa waktu lalu di Jakarta menghadap Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada Senin, 8 Juni 2020. Dilanjut menemui Menkumham Yasonna Laoly pada Selasa, 9 Juni 2020. Subur mengaku ingin mempertanyakan soal legalitas AHY sebagai ketua umum kepada pemerintah.
Subur Sembiring rencananya akan menggugat SK Menkumham RI ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) terkait pengesahan kepengurusan Partai Demokrat pimpinan AHY karena tak memenuhi persyaratan administrasi. Subur Sembiring akan menggelar KLB sebagai bentuk protes hasil kongres V. []
