TAGAR.id, Kolombo, Sri Lanka - Presiden Sri Lanka yang terguling, Gotabaya Rajapaksa, bisa menghadapi upaya hukum terkait penghilangan paksa sejumlah aktivis, mengingat ia telah kehilangan kekebalan konstitusional. Hal ini dikatakan oleh seorang pengacara pada Sabtu, 3 September 2022.
Rajapaksa kembali ke Sri Lanka setelah tujuh minggu di pengasingan pasca protes-protes massal.
Rajapaksa terbang ke Colombo sekitar tengah malam pada Jumat, 2 September 2022, dari Thailand dan dikawal dengan penjagaan militer ke kediaman barunya di ibu kota.
Demonstran di Sri Lanka menduduki kantor perdana menteri, 13 Juli 2022 silam. (Foto: dw.com/id/Eranga Jayawardena/AP Photo/picture alliance)
Tak ada kasus yang dihadapinya di pengadilan karena ia dilindungi dengan kekebalan konstitusional sebagai presiden. Sebuah kasus korupsi yang menyeretnya sewaktu ia menjadi pejabat tinggi pertahanan dibatalkan setelah ia terpilih sebagai presiden pada 2019.
Namun, Rajapaksa akan dipanggil menghadap Mahkamah Agung pekan depan untuk bersaksi mengenai penghilangan paksa dua aktivis politik.
Di sana, kekebalan hukumnya akan menghadapi tantangan, kata pengacara Nuwan Bopage, yang mewakili keluarga korban. Ia mengatakan Rajapaksa lari dari negara itu ketika ia akan diberi surat panggilan pada Juli 2022.
Warga Sri Lanka berdiri di samping tabung LPG kosong sebagai protes kekurangan bahan bakar dan gas untuk memasak di Kolombo pada 7 Juni 2022. (Foto: voaindonesia.com/AFP)Peristiwa hilangnya kedua orang itu terjadi 12 tahun lalu ketika Rajapaksa menjadi pejabat kuat di Kementerian Pertahanan di bawah pemerintahan yang dipimpin kakaknya.
Ketika itu, Rajapaksa dituduh mengawasi pasukan penculikan yang menculik para tersangka pemberontak, jurnalis dan aktivis yang kritis. Ia sebelumnya telah membantah melakukan kesalahan apapun. (vm/ft)/Associated Press/voaindonesia.com. []
