Manajemen Komunikasi Pemerintah Buruk, Presiden Dirugikan

Direktur Eksekutif Emus Corner, Emrus Sihombing mengkritik buruknya manajemen komunikasi pemerintah, yang justru merugikan Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif Emus Corner, Emrus Sihombing. (Foto: Tagar/Istimewa)

Jakarta - Direktur Eksekutif Emus Corner, Emrus Sihombing menyoroti buruknya manajemen komunikasi pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah yang berpotensi merugikan posisi Presiden Joko Widodo.

Emrus kepada Tagar memberikan contoh peristiwa pada Selasa, 26 Mei 2020. Di mana salah satu media online terkemuka di Tanah Air, di jam yang berbeda memuat dua berita terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Bekasi, Jawa Barat.

Pada berita pertama, menggunakan sumber berita salah seorang pejabat Humas Pemerintah Kota Bekasi. Sumber itu menuturkan Jokowi akan mengunjungi Mal Summarecon Bekasi sekitar pukul 13.00 WIB dalam rangka opening roda perekonomian dan pembukaan mal-mal.

Pada berita tersebut, menurut Emrus, tertulis Jokowi akan memimpin pembukaan mal-mal di Kota Bekasi di tengah pandemi Covid-19.

Namun, pada berita kedua, Pemerintah Kota Bekasi kemudian meluruskan kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Bekasi. Jokowi disebut berencana mengecek persiapan new normal di kota itu.

Berbasis pada berita pertama, pernyataan narasumber sangat disayangkan. Kunjungan presiden bukan dalam rangka pembukaan mal-mal di tengah pandemi Covid-19, tetapi berencana mengecek persiapan new normal di Kota Bekasi.

Hal ini menurut Emrus, sangat tidak produktif bahkan berpotensi merugikan posisi presiden yang telah berjuang sungguh-sungguh menegakkan segala peraturan terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pendapat pejabat humas pada berita pertama juga berpotensi menggerus kredibilitas pemerintah pusat di mata publik dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Menurut saya, sangat memprihatinkan perilaku komunikasi pejabat humas seperti itu. Sebaiknya, lebih cepat lebih baik, yang bersangkutan segera direposisi dari jabatan humas," kata Emrus, Rabu, 27 Mei 2020.

Berikan tanggung jawab itu kepada para komunikolog agar pengelolaan komunikasi pemerintah dapat berjalan dengan baik

Dia menyebut, fakta pendapat pada berita pertama yang kemudian diakses pembaca, bisa menimbulkan persepsi liar di tengah masyarakat. 

Lebih parah lagi, bila publik tidak membaca berita kedua, maka mereka mengambil kesimpulan mempercayai penuh isi berita pertama.

"Tentu ini tidak baik karena kenyataannya tidak demikian. Kalaupun membaca dua berita tersebut, khalayak bisa menjadi bingung atas dua berita yang berbeda dari sumber institusi yang sama," terangnya.

Mengapa pejabat humas pola kumunikasinya seperti itu, menurut Emrus, karena penempatan pejabat humas pemerintah acap kali tidak atas dasar the right man and place atau belum atas dasar kompetensi komunikasi yang ketat.

Padahal, ujar dia, pejabat humas harus menguasai konsep, teori, filsafat, etika komunikasi, dan profesional di bidang komunikasi.

"Oleh karena itu, saya menduga, narasumber pada berita pertama bisa jadi tidak berlatar belakang komunikolog. Lebih parah lagi jika tidak memiliki kompetensi dan keterampilan profesional komunikasi yang memadai sehingga manajemen komunikasi tidak beda dengan juru bicara di Istana Kepresidenan yang tidak memiliki latar belakang ilmu dan profesional komunikasi. Dengan kata lain, manajemen komunikasi Pemkot Bekasi bisa jadi sebangun dengan manajemen komunikasi jubir di istana," tukasnya.

Disebutkan, kompetensi komunikasi yang lemah dari para penanggung jawab komunikasi institusi pemerintah pusat maupun daerah di semua tingkatan membuat manajemen komunikasi pemerintah tidak terkelola dengan baik.

Skema komunikasi lebih pada komunikasi sporadis dan teknik pemadam kebakaran, dengan mengedepankan counter isu-isu miring yang sangat tidak efektif. Dengan demikian, kredibilitas dan reputasi pemerintah di ruang publik bisa tergerus dan itu sangat disayangkan.

"Saya menyarankan kepada presiden, menteri, semua kepala daerah di semua tingkatan agar melakukan reposisi besar-besaran kepada semua pejabat komunikasi pemerintah. Berikan tanggung jawab itu kepada para komunikolog agar pengelolaan komunikasi pemerintah dapat berjalan dengan baik, sehingga kebijakan dan program pemerintah dapat terkomunikasikan dengan efektif kepada masyarakat," ujarnya.

Dia mengingatkan, komunikasi sudah lama sebagai ilmu pengetahaun dan sudah sejak dulu, ethos, pathos, dan logos dari Aristoteles, bahwa komunikasi sebagai profesi profesional. 

Dengan demikian, hoaks dan ujaran kebencian yang merugikan semua pihak, termasuk yang merugikan pemerintah, dapat ditiadakan atau diminimalisasikan dengan manajemen strategi komunikasi dan profesional.[]

Berita terkait
Ridwan Kamil Tegaskan Presiden Jokowi Tidak Buka Mal
Ridwan Kamil memastikan Presiden Joko Widodo ke Summarecon Mal Bekasi bukan untuk membuka pusat perbelanjaan tersebut.
Mulai Hari Ini, Jokowi Kerahkan TNI Polri Disiplinkan Masyarakat
Dalam rangka lebih mendisiplinkan masyarakat, Presiden Joko Widodo akan mengerahkan aparat TNI dan Polri secara masif di titik-titik keramaian.
Jokowi Tidak Mudik ke Solo, Lebaran di Istana Bogor
Presiden Jokowi tidak mudik ke Solo pada Lebaran tahun 2020. Jokowi merayakan Idul Fitri di Istana Bogor. Cara untuk memutus pandemi Covid-19.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.