Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi proyek Kartu Prakerja yang bekerja sama dengan delapan mitra platform digital.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan permintaan tersebut ia sampaikan melalui dua orang Tim Analis Pengaduan Masyarakat KPK di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin, 4 Mei 2020.
Sehingga penunjukan 8 mitra juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli
"Saya meminta KPK sudah memulai melakukan proses penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan atau keterangan," ujar Boyamin dalam keterangannya seperti dikutip Tagar, Selasa, 5 Mei 2020.
Baca juga: Corona dan Kartu Prakerja Pelaku Wisata Gunungkidul
Boyamin menuturkan, lembaga antirasuah sudah dapat melakukan penyelidikan lantaran telah ada pembayaran secara lunas program pelatihan peserta Kartu Prakerja gelombang I dan gelombang II.
"Artinya, jika ada dugaan korupsi misalnya dugaan mark up, maka KPK sudah bisa memulai penyelidikan atau setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan," ucap Boyamin.
Dia menduga, penunjukan delapan platform digital mitra Kartu Prakerja tidak melalui proses lelang. Selain itu, Boyamin menyebut kedelapan mitra tersebut juga tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis, lantaran sebelumnya tidak diumumkan syarat-syarat untuk menjadi mitra.
"Sehingga penunjukan 8 mitra juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli," katanya.
Baca juga: Kartu Prakerja Cara Terbaik Atasi Masalah Pencari Kerja
Kemudian, Boyamin menganggap biaya pelatihan delapan mitra tersebut terlalu mahal dibandingkan dengan gaji guru atau dosen dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas dengan metode tatap muka.
Dia pun berpendapat, biaya tersebut menjadi jauh lebih mahal karena jenis pelatihan Kartu Prakerja dapat diakses di YouTube atau Google tanpa pungutan biaya dan hanya membutuhkan kuota internet.
"Meskipun demikian perkiraan keuntungan ini masih perlu dihitung secara cermat masing-masing mitra dikarenakan terdapat mitra yang memberikan diskon biaya pelatihan," tuturnya.
Diketahui, keikutsertaan Ruangguru dalam program pelatihan Kartu Prakerja 2020 menjadi polemik di masyakarat. Akibatnya, CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara pun mengundurkan diri dari jabatan sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo.
Selain itu, publik juga mempertanyakan status Ruangguru yang merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Singapura. Sehingga, Ruangguru yang dianggap perusahaan asing tersebut dinilai tidak layak mengelola pelatihan Kartu Prakerja yang menyedot anggaran hingga Rp 20 triliun dari APBN. []
