Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan sistem pemilihan kepada daerah (Pilkada) secara langsung atau tidak langsung sama-sama mengakibatkan politik uang.
Kalau lewat DPRD politik uangnya itu borongan, lewat agen-agen.
Mahfud berbicara terkait banyaknya opsi-opsi pilkada langsung dievaluasi lantaran terdapat efek negatif. Opsi lain yaitu pilkada tidak langsung atau kembali melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Harapannya tak ada politik uang. Tapi kemudian sama aja. Kalau lewat rakyat itu eceran, sama saja, tambah boros. Sama. Itu eksperimen dari pilkada kita," kata Mahfud, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.
Begitupun ketika pilkada dilakukan oleh DPRD atau pilkada asimetris, menurut Mahfud hal yang terjadi justru lebih parah. Praktik politik uang akan semakin lebih besar karena saling membeli suara anggota DPRD.
"Kalau lewat DPRD politik uangnya itu borongan, lewat agen-agen," kata dia.
Mahfud menyebut jika pilkada asimetris akibatnya adalah kepala daerah akan tersandera seperti yang telah terjadi pada masa orde baru dulu.
Contohnya, kata dia, ketika kepala daerah memiliki kebijakan yang tidak menyenangkan DPRD maka yang terjadi adalah teror bahkan ancaman. Mengancam laporan pertanggungjawabannya ditolak hingga ancaman pelengseran terhadap kepala daerah. Mahfud menyebut hal tersebut sempat dialami kepala daerah di Riau.
Lebih lanjut, Mahfud menilai pilkada langsung maupun tak langsung memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga itu sudah menjadi pilihan rakyat mau menggunakan yang mana.
Namun, sesuai data yang dimilikinya, Mahfud mengatakan bahwa indeks persepsi demokrasi Indonesia pada 2017 menyentuh angka 72.18. Angka itu mengalami kenaikan pada 2018 lalu yang menyentuh 72.39.
"Mudah-mudahan 2019 pemilu kemarin itu naik. Dan yang akan datang, mari kita bersama-sama jaga pilkada ini agar meningkatkan kualitas demokrasi kita," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung politik berbiaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Sebab itu, dia mendorong hadirnya evaluasi lewat riset akademik terbaru.
"Kalau (pilkada langsung) dianggap positif, fine. Tapi bagaimana mengurangi dampak negatifnya? Politik biaya tinggi, bayangin," katanya usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019.
Tito mengungkapkan dalam waktu dekat kementerian yang dipimpinnya akan melakukan survei dan riset akademik untuk mengetahui sisi positif dan negatif pilkada langsung. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) diharapkannya ikut terjun melakukan evaluasi.
Menurut Tito, korupsi bisa saja dipicu mengembalikan modal politik selama proses kampanye pilkada. Pasalnya jika dihitung, gaji yang diterima kepala daerah tidak sebanding dengan modal awalnya.
"Dia mau jadi kepala daerah, mau jadi bupati itu (modalnya) Rp 30 miliar, Rp 50 miliar, (sedangkan) gaji Rp 100 juta, taruhlah Rp 200 juta, kali 12 (bulan) itu Rp 2,4 miliar, kali lima tahun itu Rp 12 miliar, yang keluar Rp 30 miliar, rugi enggak?" tuturnya. []
