Mahfud MD Minta Hindari Penumpukan Massa saat Pilkada 2020

Menko Polhukam Mahfud MD juga mengingatkan agar protokol kesehatan diterapkan selama Pilkada 2020, hindari penumpukan massa dan menjaga keamanan.
Menko Polhukam Prof Mahfud MD. (Foto: Tagar/Getty Images)

Jakarta - Selain menekankan pentingnya menjaga situasi dan keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengingatkan agar protokol kesehatan diterapkan selama Pilkada 2020. Demikian pula dengan distribusi logistik, harus sudah dipastikan sampai tepat waktu dan aman.

"Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan, agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan," ucap Mahfud dalam siaran pers-nya, Senin, 23 November 2020.

Pada rapat tersebut, Ketua KPU Arief Budiman juga melaporkan kepada Menko Polhukam, terkait perkembangan dan juga persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak, terutama pengaturan jam kedatangan yang dibagi menjadi 5 kelompok. KPU telah melakukan simulasi baik di pemungutan maupun saat penghitungan suara di 104 kabupaten kota dan beberapa tempat lainnya. 

"Jadi, jumlah DPT yang ada di TPS tersebut akan dibagi kedatangannya menjadi lima kelompok, kelompok pertama jam 07.00-08.00 pagi, kelompok kedua jam 08.00-09.00 pagi, begitu seterusnya sampai dengan terakhir jam 12.00 sampai jam 13.00 siang," papar Arief. 

Selain menjelaskan jadwal, Ketua KPU juga menginformasikan tingkat partisipasi pemilih yang dinilai cukup menggembirakan dari hasil simulasi yaitu di angka 75-77 persen. 

Di sisi lain, Ketua Bawaslu, Abhan melaporkan hingga saat ini tercatat telah terjadi 1.763 pelanggaran, dimana 1.210 di antaranya dikenakan peringatan tertulis dan 168 lainnya dikenakan tindakan pembubaran.

Secara virtual, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menjelaskan kesiapan-nya dalam membantu terlaksananya Pilkada Serentak tahun ini, terutama dalam membantu pemerintah dan Satgas Penanganan Covid-19. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berharap agar masyarakat bisa melaksanakan pesta demokrasi secara damai. 

"TNI juga membantu Pemda dan KPU daerah, dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah, untuk mengimbau seluruh masyarakat melaksanakan pesta demokrasi secara dewasa, tidak terpengaruh provokasi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Hadi seperti dikutip Antara

Terkait penjelasan mengenai penanganan Covid-19, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, mengatakan angka Covid-19 nasional semakin membaik.

"Jika dibandingkan kondisi nasional dengan keadaan global, dimana saat ini menunjukkan selisih yang cukup besar, yaitu 15,65 persen, sementara selisih angka kesembuhan 14, 83 persen," katanya. 

Namun demikan, Doni juga menjelaskan terjadi peningkatan kasus aktif dalam dua minggu terakhir. 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar semua elemen mendukung pelaksanaan Pilkada, karena situasi Pilkada di tahun ini berbeda, dimana berlangsung ditengah pandemik Covid-19.

"Tidak akan mungkin penyelenggara KPU bekerja sendiri dengan jajaran-nya. Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan Linmas yang di bawah Pemda, Satpol PP yang ada dibawah Pemda, rekan-rekan Polri, Bapak Kapolri mohon untuk mengarahkan jajaran-nya dan juga rekan-rekan TNI. Karena memang situasi Pilkada saat ini, belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, di tengah pandemik. Ini baru pertama kali, pengalaman baru bagi kita semua," ujar Tito.[]

Berita terkait
Mahfud MD: Melanggar Prokes di Pilkada Bisa Didiskualifikasi
Setiap pelanggaran, termasuk protokol kesehatan di Pilkada memiliki konsekuensi penindakan, bahkan bisa didiskualifikasi. Begitu kata Mahfud MD.
Wakil Sekretaris FPI Tuntut Keadilan Baliho Rizieq Shihab
FPI tidak mempermasalahkan pencopotan spanduk dan baliho Rizieq SHihab yang dilakukan aparat TNI. Namun, FPI meminta adanya keadilan hukum.
Baliho Rizieq Shihab Dicopot TNI Bukan Milik FPI, Faktanya?
Ratusan spanduk dan baliho Rizieq Shihab yang sudah diturunkan oleh TNI diklaim bukan milik Front Pembela Islam (FPI).
0
Rapid Test Covid-19 di Jerman Akan Dikenakan Biaya
Jerman akan mulai menarik bayaran untuk tes rapid Covid-19 yang sebelumnya gratis, kelompok yang rentan akan dikecualikan dari biaya tes