Mahfud Md Bantah Ada Islamofobia di era Jokowi

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md membantah adanya Islamofobia di era Presiden Jokowi.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md membantah adanya Islamofobia di era Presiden Jokowi. (Foto: Antara/Zuhdiar Laeis)

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md membantah adanya pandangan yang menyatakan di era Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini selalu mendiskreditkan Islam. 

"Siapa bilang pemerintah mendiskreditkan orang Islam, Presiden (Jokowi) orang Islam, pesantren disediakan dan dibuatkan undang-undangnya, mau naik haji dilayani," ujar Mahfud Md dalam Dialog Kebangsaan di Universitas Andalas secara daring, Kamis, 17 September 2020. 

Jangan saling mendiskriminasi, karena yang paling utama adalah prestasi sesuai dengan porsi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berkata, omong kosong kalau ada yang mengatakan saat ini di Indonesia terjadi Islamofobia. Menurutnya, Islamofobia itu dulu terjadi di zaman Belanda, karena orang Islam memang ditakuti dan sengaja disingkirkan dari pergaulan hidup bernegara.

Baca juga: Mahfud MD Tak Ragukan Ideologi Pancasila Sumbar

"Coba orang Islam di zaman Belanda jadi pejabat tidak boleh, sekolah tak boleh, tapi setelah Indonesia merdeka orang Islam sudah bisa jadi tentara," ujar dia lagi. 

Mahfud kemudian menyinggung, setelah Indonesia merdeka selanjutnya dibuat kebijakan orang Islam dapat mengikuti pendidikan, sehingga sekarang sudah bisa jadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri), hingga panglima TNI. 

"Oleh sebab itu kalau ada aparat menangkap orang yang melakukan pengeboman, bukan Islam-nya yang dipersoalkan, tapi teroris-nya dan itu siapa saja, karena yang dilakukan melanggar ajaran agama dan hukum negara," kata Mahfud. 

Maka dari itu ia merasa perlu mengajak umat Islam berperan bagi negara ini, dengan mengikuti segala prosedur kenegaraan yang ada dan menerima perbedaan. 

Baca juga: Mahfud MD Sebut Pilkada Harus Digelar Desember 2020

"Jangan saling mendiskriminasi, karena yang paling utama adalah prestasi sesuai dengan porsi dan keahlian masing-masing, untuk bersama-sama membangun negara ini agar lebih maju," ucapnya. 

Dia memastikan pemerintah melindungi setiap pemeluk agama untuk menjalani ibadahnya masing-masing, berdasarkan semua komponen bangsa yang menyepakati ideologi Pancasila. Lalu, baginya demokrasi memberikan penghargaan kepada rakyat untuk menentukan nasib sendiri.

"Ikuti aturan main demokrasi, apakah demokrasi itu baik. Tidak, demokrasi jelek, tapi lebih jelek lagi yang bukan demokrasi," kata Mahfud Md. []

Berita terkait
Mahfud Minta Penusuk Syekh Ali Jaber ke Pengadilan
Mahfud MD mendesak agar proses penyelidikan pelaku penusuk Syekh Ali Jaber berlanjut ke pengadilan.
Polisi Peminta Proyek Dilaporkan ke Mahfud dan Tito
IPW mengaku telah melaporkan oknum polisi peminta paksa proyek kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian.
Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber, MUI Setujui Mahfud Md
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyetujui langkah Menko Polhukam Mahfud Md terkait penusukan Syekh Ali Jaber.
0
Ukraina dan Moldova Resmi Sebagai Kandidat Anggota Uni Eropa
KTT Uni Eropa akhirnya memberikan status “kandidat resmi“ kepada Ukraina dan Moldova yang disebut sebagai momen unik dan bersejarah