Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan gangguan politik terhadap Kejaksaan Agung (Kejakgung) tidak bisa dihindari, namun harus dihadapi.
"Institusi ini semakin adaptif terhadap kontrol masyarakat dan sudah lebih berani. Gangguan politik tentu tak bisa dihindari tapi harus dihadapi," kata Mahfud Jumat, 23 Juli 2021.
Mahfud mengatakan, jaksa nakal di Kejakgung tentu masih ada. Itu seperti halnya di institusi lain yang juga terdapat oknum-oknum nakal di dalamnya. Namun, kata dia, tindakan disiplin dan penegakkan hukum terhadap jaksa-jaksa nakal itu sudah dilakukan cukup transparan.
Saya pernah mendapat keluhan dari beberapa yang lolos asesmen tapi tidak ditempatkan sesuai dengan hasil asesmen.
"Di sana sini seperti halnya di institusi lain selalu ada yang nakal. Tapi, tindakan disiplin dan penegakan hukum terhadap yang nakal sudah dilakukan secara cukup transparan," ucapnya.
Sistem merit yang dilaksanakan, kata Mahfud, oleh Kejakgung juga sudah mulai membaik. Promosi dan mutasi para jaksa sudah dikendalikan dengan sistem teknologi informasi yang dapat diawasi oleh masyarakat secara lebih transparan.
"Saya pernah mendapat keluhan dari beberapa yang lolos asesmen, tapi tidak ditempatkan sesuai dengan hasil asesmen," ujarnya.
Namun, lanjut Mahfud, hal itu biasa terjadi, ada yang tak puas dan ada yang puas atas suatu keputusan. Menurut Mahfud, yang lebih penting dari itu ialah kekokohan lembaga. Pagar yang membentengi lembaga harus rapat sehingga semakin terbatasnya pihak-pihak yang hendak menerobos pagar tersebut.
- Baca Juga: Mahfud MD Klarifikasi Maksud Darurat Militer
"Yang penting lembaga kokoh, pagar harus rapat sehingga yang bisa menerobos bisa sangat terbatas. Sebagai saran, perkuat pembinaan moral warga agar antar sesama Adhyaksa tidak saling sikut. Jaga para personel agar steril dari intervensi politik dan kolutif," ucap Mahfud. []