Pematangsiantar - Rektor Universitas Simalungun (USI) Corry Purba meminta seluruh mahasiswa tidak ikut-ikutan dalam gerakan people power menjelang pengumuman dan penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI pada 22 Mei mendatang.
"Tadi sewaktu kita upacara juga sudah menegaskan agar tetap menjaga suasana kondusif sampai 22 Mei. Berhubung hari ini merupakan Hari Kebangkitan Nasional," ucapnya ditemui di ruang kerjanya di Jalan Sisingamangaraja, Kota Pematangsiantar, Sumut, Senin 20 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 WIB.
Corry kemudian menjelaskan perbedaan antara people power pada 1998 dengan people power saat ini. Pada 1998 merupakan aksi spontanitas di seluruh Indonesia. Berbeda dengan yang terjadi saat ini, dimana aksi ini merupakan kepentingan dari kubu tertentu.
"Lebih baik melakukan hal-hal yang baik untuk kepentingan nasional. People power itu jangan dipakai untuk hal yang tidak untuk kepentingan nasional. Karena kekuatan masyarakat kita pakai pada tahun 98 dan sekarang ini berbeda," katanya
Dijelaskannya, people power pada 22 Mei mendatang ingin menuntut keadilan kepada KPU RI, tidaklah pas. Jika menemukan adanya ketidakadilan pada penyelenggaraan Pilpres 2019 sebaiknya melapor kepada elemen resmi.
"Kalau ada kecurangan adukan ke elemen yang ada seperti, Gakkumdu atau MK. Itu semua kan ada jalurnya," ungkapnya.
Corry menambahkan, people power yang murni terjadi adalah ketika pada saat seluruh mahasiswa dan elemen lainnya melakukan itu pada zaman kepemimpinan Soeharto. Karena pada saat itu merupakan masalah bersama, bukan masalah dari orang-orang tertentu.
"People power atau kekuatan masyarakat itu kita gunakan ketika memang sudah menjadi masalah bersama. Ini kan tidak masalah bersama. Ini masalah kubu tertentu. Kalau dulu kan gak. Memang kita semua satu. Satukan semua seluruh Indonesia, ayo Soeharto harus kita inikan selama dia berkuasa," cetusnya.
Dia juga berharap, dengan kesepakatan yang mereka lakukan di Universitas Sumatera Utara (USU) pada 16 Mei 2019 agar dilaksanakan seluruh mahasiswa yang ada di Sumatera Utara. Di mana sebanyak 70 perguruan tinggi menyepakati agar tetap mengawal KPU dengan sebaik-baiknya.
"Semoga mahasiswa kita tahu memilih. Mana yang wajib kekuatan mahasiswa itu dikerahkan dan mana yang tidak. Jadi jangan mau dipergunakan oleh orang-orang tertentu untuk memakai gerakan-gerakan untuk membuat hal tersebut," katanya.[]
Baca juga:
- Aliansi Alumni Perguruan Tinggi di Sumatera Barat Deklarasi Dukung Jokowi
- Ini 30 Anggota DPRD Pematangsiantar Terpilih
