Mahasiswa Bakar Keranda Menagih Janji Kampanye Bupati Dairi

Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di kantor Bupati Dairi menuntut janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati setempat.
Aliansi mahasiswa berunjukrasa dengan membakar keranda mayat di Kantor Bupati Dairi, menuntut agar pemerintahan Eddy-Jimmy merealisasikan janji-janji kampanye, tidak hanya pencitraan, Senin 12 Oktober 2020 (Foto: Tagar/Robert Panggabean)

Dairi - Puluhan mahasiswa dari beberapa universitas, berunjuk rasa di kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Senin, 12 Oktober 2020. Sebelumnya, mereka berunjuk rasa di gedung DPRD setempat.

Demonstran menuntut Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu dan Wakil Bupati Jimmy AL Sihombing merealisasikan janji-janji kampanye, yang hingga saat ini mereka nilai tidak terealisasi.

Tampak hadir menerima demonstran, Sekretaris Daerah Leonardus Sihotang didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jonny Hutasoit.

Dari pihak keamanan, tampak Kapolres Dairi AKBP Ferio Sano Ginting memimpin langsung jajarannya.

Karena Bupati dan Wakil Bupati Dairi tidak hadir menerima aspirasi mereka, demonstran pun membakar keranda mayat, melambangkan matinya nurani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi.

“Pemerintah tidak peduli dengan kami. Mereka hanya menikmati fasilitas, hasil pajak kami. Di mana nurani mereka. Janji tinggal janji. Sampai hari ini, tidak satu pun janji yang ditepati. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pendidikan, di mana janjinya,” teriak orator Rinaldy Banurea.

Demonstran menuntut agar pemerintahan Eddy-Jimmy memenuhi janji peningkatan di berbagai sektor, saat kampanye dan tidak hanya pencitraan.

Disebut, masyarakat Dairi sudah menunggu selama dua tahun, namun tidak merasakan dampak nyata dari janji-janji kampanye itu.

“Kami sudah tunggu dua tahun. Pendidikan, menjanjikan beasiswa. Namun apa? Kesehatan, setiap minggu ada puluhan rujukan RSUD Sidikalang ke luar daerah. Padahal sewaktu mereka kampanye, mereka menjanjikan yang terutama adalah meningkatkan sektor kesehatan,” kata orator.

Disebut, memberikan pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau, menaikkan kelas akreditasi RSUD Sidikalang serta peningkatan pelayanan untuk menangani segala jenis keluhan penyakit masyarakat, merupakan salah satu janji kampanye Eddy-Jimmy.

Ketika bupati memberikan janji politik, itu harus dipenuhi. Dan itu dituangkan dalam RPJMD

Massa aksi itu juga mengkritisi kebijakan Pemkab Dairi yang dinilai tidak pro rakyat. Di tengah pandemi Covid-19 malah memberikan mobil baru kepada pimpinan DPRD Kabupaten Dairi.

“Di mana janji akan pro rakyat. Malah di tengah pandemi memberikan mobil kepada pimpinan dewan. Dimana nurani kalian,” kata Rinaldy.

Janji lain yang dikritisi, pembangunan infrstruktur, jalan dan listrik yang memadai.

“Pada tanggal 14 bulan 5 tahun 2018, Eddy dan Jimmy menyampaikan akan membangun infratrsuktur, jalan dan listrik yang memadai. Kenyataannya mana. Jangan saat kampanye datang ke Alur Subur (desa terpencil di Kecamatan Tanah Pinem), sudah terpilih tidak mau ke sana. Penuhilah janji. Kalau tidak, mending mundur,” sebut orator.

Massa berulang kali meneriakkan nama Eddy dan Jimmy untuk hadir menerima mereka. “Pak Eddy, Pak Jimmy, hadirlah. Roh mo ke silih (datanglah),” teriak mereka.

Namun hingga demonstran membubarkan diri, Bupati dan Wakil Bupati Dairi tidak hadir menerima mereka.

Menanggapi aksi itu, Leonardus Sihotang berjanji akan menyampaikan aspirasi dimaksud ke Bupati Dairi.

“Bapak Bupati dan Wakil tidak ada di sini. Semua yang disampaikan tadi, diperintahkan memang kepada saya, untuk mencatat aspirasi dan menjadi pr ke depan,” kata Leonardus.

Leonardus menambahkan, janji politik bupati memang harus dipenuhi. Hal tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD). Operasionalnya setiap tahun dimuat dalam APBD.

“Ketika bupati memberikan janji politik, itu harus dipenuhi. Dan itu dituangkan dalam RPJMD. Operasionalnya setiap tahun ada dalam APBD. Kritik, pengawasan sosial, kami sambut baik, mengingatkan kami birokrasi untuk betul-betul bisa mewujudkan itu. Apakah sempurna, tentu tidak. Karena itulah perlu nya kritik sosial dari berbagai pihak. Kami terima dengan positif. Kalau ada kekurangan, ingatkan kami,” kata Leonardus.

Leonardus berharap ke depannya, mahasiswa melibatkan diri dalam pemantauan RPJMD dan APBD.

“Di pembangunan daerah kita bicara di RPJMD dengan APBD. Keterlibatan adik-adik muncul di sana. Mungkin selama ini tidak tau atau tidak diberi kesempatan, mari kita mengawali dari sini,” kata Leonardus.[]

Berita terkait
Sambil Basah-basah, Demonstran di Dairi Tolak UU Cipta Kerja
Gabungan aliansi mahasiswa di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, melakukan aksi damai terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.
Melihat Kesiapan PT DPM Eksplorasi Tambang Seng di Dairi
PT Dairi Prima Mineral (DPM), perusahaan tambang di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menargetkan mulai produksi penambangan seng pada 2022.
Kasus CSR Inalum Polda Sumut Periksa Penenun Ulos di Dairi
Polda Sumut menindaklanjuti penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan dana CSR dari PT Inalum.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.