Jakarta - Mahkamah Agung (MA) telah meregistrasi gugatan Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jokowi Presiden (LBH Bara JP) mengenai uji materi terkait Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 117 tahun 2019 tentang Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas Perjanjian Pendahuluan Jual-Beli.
MA meregistrasi gugatan uji materi tersebut dengan register Nomor 9 P/HUM/2020, tanggal 2 Januari 2020.
Sebelumnya, pendaftaran uji materi dilakukan langsung Direktur Eksekutif LBH Bara JP, Dinalara Butar-Butar, Kamis, 12 Desember 2019.
Foto: LBH Bara JP
Dina, panggilan akrab Dinalara Butar-Butar, mengatakan LBH Bara JP mewakili para pemohon warga DKI Jakarta yang dirugikan atas terbitnya Pergub yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut.
Menurut Dina seharusnya Pergub dibuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta memberikan manfaat bagi warga DKI.
"Pergub hanya untuk kepentingan pembuatnya (Gubernur DKI Jakarta). Pergub ini digunakan untuk kepentingan Gubernur DKI sendiri sebagai fasilitas untuk melakukan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perjanjian pendahuluan jual beli guna mencegah penghindaran pajak," katanya.
Ia melanjutkan peraturan gubernur ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta menimbulkan ketidakadilan antara pembeli dan penjual tanah.
"Pada akhirnya (Pergub) tidak bermanfaat bagi penduduk DKI karena menyulitkan penduduk dalam melakukan transaksi jual beli tanah," ujarnya.
Dina menambahkan dilihat dari sosiologis peraturan gubernur ini telah menimbulkan gejolak dan kegelisahan warga DKI termasuk para pemohon karena jual beli tanah menjadi bertambah rumit dan mahal karena biaya menjadi bertambah serta membuka peluang terjadinya pungutan liar.
Dinalara Butar-Butar, SH, MH. (Foto: Istimewa)Ia menegaskan dalam jual beli tanah, sebelum akte jual beli terjadi, ada yang disebut Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). "Dalam PPJB, belum terjadi peralihan hak tapi sudah dikenakan pajak (menurut Pergub 117). Bagaimana orang bisa memiliki rumah?" katanya.
Ia menambahkan PPJB biasanya dilakukan karena ada alasan penghalang, misalnya karena pembeli belum bisa melakukan pelunasan atau pembayaran bertahap. []
