Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa kembali dipanggil Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah berharap Lukman dan Khofifah yang merupakan pejabat negara dapat memprioritaskan proses persidangan karena bagian dari kewajiban hukum. Pasalnya kedua pejabat negara itu tidak hadir dalam sidang tindak pidana korupsi sebelumnya.

Pemanggilan Lukman dan Khofifah sebagai saksi terdakwa Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jatim Haris Hasanuddin dan terdakwa Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

"Karena Majelis Hakim perlu menanyakan banyak hal, beberapa fakta yang muncul dalam penyidikan KPK juga perlu dikonfirmasi dan posisi sebagai saksi menjelaskan apa yang ia ketahui, apa yang ia dengar, terlepas dari fakta yang kami tuangkan dalam dakwaan. Yang tentu itu juga akan menjadi concern dalam persidangan nanti," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, dikutip Antara pada Selasa 25 Juni 2019.

Hingga hari ini, Febri mengungkapkan Lukman dan Khofifah belum memberikan informasi terkait kehadirannya di persidangan pada Rabu 26 Juni 2019.

"Surat pemanggilan sudah kami sampaikan secara patut dan semestinya. Kami percaya mereka menghormati proses persidangan ini," ujar Febri.

Selain Lukman dan Khofifah, JPU KPK juga memanggil mantan Ketua Umum PPP sekaligus anggota DPR periode 2014-2019 Romahurmuziy Kiai Asep Saifuddin Chalim dan panitia seleksi di Kemenag.

Dalam kasus ini, Haris Hasanudin didakwa menyuap mantan Ketua Umum PPP yang juga anggota DPR 2014-2019 Romahurmuzy alias Rommy dan Menag Lukman Hakim Saifuddin senilai Rp 325 juta. Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi didakwa menyuap Rommy sebesar Rp 91,4 juta.

Baca juga: