Jakarta – Menteri Ad Interim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Luhut Binsar Pandjaitan, menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tahun 2021 kepada sembilan pejabat eselon I lingkup KKP, Jumat 27 November 2020 atau hari pertamanya berkantor di kementerian KKP. Pagu tersebut sebesar Rp6,65 triliun.
Tadi saya rapat pertama dengan eselon I untuk memastikan tidak ada pekerjaan yang terhenti.
Luhut menjelaskan, alasan penyerahan DIPA 2021 sebelum tahun berjalan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, sesuai tema rencana kerja Pemerintah tahun 2021.
“Pagu anggaran KKP sebesar Rp6,65 triliun. Inilah menjadi penggerak roda ekonomi, sehingga harus dilaksanakan pada Januari 2021,” ujar Luhut.
Dari total pagu tersebut, rinciannya unttuk eselon I adalah Ditjen Perikanan Tangkap Rp763,577 miliar, Ditjen Perikanan Budidaya Rp1,21 triliun, Ditjen PSDKP Rp1,07 triliun. Kemudian Ditjen PDSPKP Rp431,7 miliar; Ditjen PRL Rp455,35 miliar, BRSDMKP Rp1,52 triliun, BKIPM Rp603,71 miliar, Setjen Rp497,64 miliar, dan Itjen Rp86,76 miliar.
"Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021, semua pedoman maupun petunjuk pelaksanaan kegiatan agar diselesaikan terutama yang menyangkut kegiatan bantuan pemerintah untuk masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa agar dapat dilakukan sedini mungkin," jelasnya.
Kedepan, Menteri Luhut meminta semua pegawai KKP untuk tidak ragu dalam bekerja. Ia juga mengaku terbuka dan siap mendengar bila ada persoalan yang dihadapi para pegawai.
"Saya minta tidak boleh ada yang ragu dalam bekerja, karena kita bekerja untuk Republik. Sekarang saya yang bertanggung jawab di sini. Saya minta kalian kembali bekerja dengan baik, kalau ada masalah laporkan ke saya," ungkapnya.
Usai penyerahan DIPA, Menteri Luhut langsung menggelar rapat dengan para pejabat eselon I. Menteri Luhut ingin memastikan program kerja di KKP tidak terhenti.
- Baca Juga : Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Pandjaitan Jabat Menteri KP Ad Interim
- Baca Juga : Edhy Prabowo Ditangkap, Pakar: Tak Perlu Ragukan KPK
"Tadi saya rapat pertama dengan eselon I untuk memastikan tidak ada pekerjaan yang terhenti," sambungnya.
Adapun Satuan Kerja Pengelola APBN KKP Tahun 2021 berdasarkan kewenangannya mencapai 397 Satker yang terdiri dari Satker Pusat sebanyak 11 Satker, Satker UPT sebanyak 150 Satker, Satker Dekonsentrasi sebanyak 203 Satker, dan Satker Tugas Pembantuan sebanyak 33 Satker.
Sedangkan total jumlah DIPA KKP Tahun 2021 sebanyak 406 DIPA yang terdiri dari DIPA Induk sebanyak 9 dokumen dan DIPA Petikan sebanyak 397 dokumen.[]
