Medan - Luas wilayah Sumatera Utara 181.680 kilometer persegi dan 60 persen diantaranya merupakan wilayah laut dengan panjang pantai mencapai 1.300 kilometer. Untuk mengawasi laut yang begitu luas dengan segala potensinya, Pemprov Sumatera Utara hanya alokasikan dana Rp 500 juta.
Hal itu terungkap dalam pembahasan Rancangan APBD 2020, DPRD Sumatera Utara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara di gedung dewan Jalan Imam Bonjol, Kota Medan pada Rabu 16 Juli 2019 kemarin.
Tak heran, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara Mulyadi mengeluh. Bagaimana dia bisa optimal mengawasi penggunaan alat tangkap yang dilarang dan pencurian ikan di laut.
Baca juga: PT Pelindo dan Dinas Perikanan Medan Saling Tuduh
"Iya, anggaran pengawasan kita buat dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 hanya Rp 500 juta, memang anggaran ini sangat sedikit. Makanya kita mohon kepada dewan agar kiranya bisa mendukung dinas ini," kata Mulyadi, sesuai rapat kerja dengan Komisi B DPRD Sumatera Utara.
Untuk tahun anggaran 2019, anggaran pengawasan mencapai Rp 1 miliar, tetapi karena Dinas Kelautan dan Perikanan membutuhkan kapal operasional pengawasan, makanya dilakukan pengurangan.
"Dinas ini masih kekurangan kapal boat operasional untuk patroli melakukan pengawasan, jadi anggaran pengawasan kita kurangi dari Rp 1 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 500 juta di tahun 2020. Sekali lagi kita mohonkan kepada dewan agar kiranya kami didukung," kata dia.
Mulyadi menambahkan tujuan pembelian kapal, meningkatkan pengawasan adanya penggunaan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah. Selain itu, selama lima belas tahun, dinas ini tidak pernah melakukan pembelian kapal patroli.
"Kalau menurut perhitungan dinas, seharusnya anggaran pengawasan Rp 4 miliar. Karena dinas selain adanya tim internal, juga harus bersama tim gabungan dalam melakukan pengawasan," ujarnya.
Baca juga: 260 Nelayan Belawan Tuntut Kompensasi dari Pelindo
Zulkifli, anggota DPRD Sumatera Utara dari Komisi B menegaskan agar anggaran pengawasan di Dinas Kelautan dan Perikanan ditambah. Selain laut sangat luas, sering terjadi permasalahan antara nelayan tradisional dan nelayan yang menggunakan pukat trawl, alat tangkap yang dilarang.
"Laut di Sumatera Utara sangat luas, ada pantai barat dan pantai timur, banyak nelayan di pesisir pantai, banyak masalah antara nelayan tradisional dan pengguna pukat trawl, atau perusahaan besar pengguna alat tangkap yang dilarang dengan nelayan kecil. Kalau anggaran pengawasan kecil, bagaimana pengawasan bisa maksimal," ucap Zulkifli, anggota dewan dari Fraksi Demokrat.
Secara pribadi, Zulkifli mendukung agar anggaran pengawasan di Dinas Kelautan dan Perikanan ditambah. "Nantinya akan dilakukan rapat kerja dengan dinas ini, apakah nantinya bisa ditambah atau tidak. Tapi kita dukung agar ditambah," terangnya. []
