Jember - Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jember (Unej), Akhmad Taufiq, mengatakan secara substansial memberi tanggapan substantif atas temuan riset yang dilakukan INFID yang menyatakan adanya 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terpapar radikalisme.
Hal itu disampaikan Taufiq saat Festival Hak Asasi Manusia (HAM) di Jember, Jawa Timur, diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember di Aula Sudarman Pemkab Jember, Rabu, 20 November 2019.
“Seperti aktivitas merakit bom, pelatihan militer, razia syariah, dan keterlibatan mahasiswa pada organisasi terlarang HTI merupakan kondisi yang dapat dikatakan krusial dan akut,” ungkap Taufiq.
Kondisi demikian ini, hampir terjadi di seluruh PTN dengan frekuensi yang berbeda. Oleh karena itu, kata Taufiq, gerakan radikalisme demikian ini sudah dapat dikategorikan terstruktur, sistematis dan massif.
Keterlibatan mahasiswa pada organisasi terlarang HTI merupakan kondisi yang dapat dikatakan krusial dan akut.
Di Unej sendiri, berdasarkan laporan studi pemetaan gerakan radikalisme yang dilakukan tim LP3M pada 2018, terdapat 22 persen yang terpapar radikalisme, yang ini diderivasi lagi menjadi radikalisme teologis, yakni setuju dengan pengkafiran, qital, dan jihad, yaitu sejumlah 25 persen.
“Sedangkan, radikalisme politis, berupa kesetujuannya pada konsep negara Islam atau khilafah sejumlah 20 persen. Ini menunjukkan betapa pentingnya semua pihak,” ucapnya.
Meski demikian, kata Taufiq, persentase tersebut belum dapat dinyatakan bahwa mereka telah melakukan tindakan kekerasan fisik, baik pada diri mereka sendiri, maupun pada orang lain
Untuk itu Taufiq merekomendasikan tiga langkah untuk menekan radikalisme yang semakin menjamur di Jember. Pertama, pentingnya secara substantif pendidikan multikultural untuk mengembangkan sikap toleransi dan inklusivitas.
Kedua, keterlibatan semua pihak untuk mengatasi permasalahan radikalisme, dia mengatakan mengatasi soal radikalisme tidaklah cukup hanya melibatkan struktur berbasis Negara.
“Ketiga, dalam tataran perguruan tinggi, pentingnya perhatian secara khusus dan komitmen kepemimpinan yang memiliki komitmen yang tegas, untuk tidak memberi ruang bagi tumbuhnya gerakan radikalisme di kampus,” tutur Taufiq. []
Baca juga:
- Kepala BNPT Soroti Radikalisme Pegawai BUMN-Jurnalis
- Menurut JK Aksi Radikalisme Terjadi Akibat Kezaliman
- Mendagri: Ma'ruf Amin Tangkal Terorisme-Radikalisme
