Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ingin menciptakan pasar industri dalam negeri sesuai dengan arahan Presiden agar instansi di antaranya kementerian dan lembaga membelanjakan anggaran untuk produk lokal.
Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta mengatakan sebagai tindak lanjut nantinya akan dibuat katalog khusus produk lokal.
"Kami juga punya pasar daring, kami gabungkan dan dikelola pemerintah. Sehingga produk industri kecil langsung tayang di katalog dan bisa langsung dibeli. Tidak perlu tender," kata Setya pada Sosialisasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Guna Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah di The Sunan Hotel Solo, Selasa, 15 Februari 2022.
Setya juga meminta konsumen dalam negeri untuk tidak mudah termakan merek produk tertentu.
"Dalam hal ini harus mendidik masyarakat karena masih ada keengganan (menggunakan produk lokal)," ujarnya dikutip dari Antara.
Bahkan, tidak jarang produk merek asing yang sebetulnya diproduksi di Indonesia.
"Pernah ada kasus di alat kesehatan, jadi produk tersebut merek Jerman tetapi ternyata diproduksi di Surabaya. Dijual ke sini (dengan harga) tiga kali lipat," kata Setya.
Mengenai aturan belanja pemerintah yang diimbau agar mengoptimalkan produk lokal, menurut Setya, sebetulnya ketentuan belanja pemerintah jelas, yakni apabila kebutuhan semua pemda sudah bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri maka tidak boleh impor.
"Kita belajar dengan China, Korea, Malaysia yang namanya produk dalam negeri awalnya nggak bagus namun tetap layak dipakai. Lama-lama pasti tumbuh, Amerika sekarang malah lebih bagus dari produk aslinya," katanya.
Terkait hal itu, Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pusat P3DN) Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari mengatakan industri dalam negeri membutuhkan dukungan dari seluruh pihak.
"Dicoba dulu pakai produk dalam negeri. Kalau memang ada kurang sedikit ya diperbaiki lagi," ujarnya, dikutip dari Antara.
Nila mengatakan, untuk produk yang sudah bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri agar tidak dibeli dari pasar asing.
"Seperti masker dalam negeri kapasitas produksinya sudah melebihi kebutuhan nasional jadi tidak boleh beli dari luar negeri," pungkasnya. []
Baca Juga
Mendikbud Membantah Tutup Formasi Guru Pada CPNS 2021
Pemerintah Bangun Persemaian Skala Besar untuk Green Economy
Ibu Kota Daerah Otonom Baru Kabupaten Bogor Barat
Bupati Bogor Panen Raya Padi di Tanjungsari
