LIPI: Komunikasi Politik Penting Bangun Kepercayaan Publik

Siti Zuhro mengatakan pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam komunikasi politiknya untuk membangun kepercayaan dalam iklim demokrasi.
Peneliti LIPI Prof Siti Zuhro (foto: Antara/Zuhdiar Laeis).

Jakarta - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Siti Zuhro mengatakan pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam komunikasi politiknya. Menurutnya, proses membangun kepercayaan dalam iklim demokrasi memerlukan inovasi agar dapat diterima masyarakat.

”Di Indonesia ini ada yang namanya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bukan hanya UU ITE. Maka masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi, sehingga informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat ini harus transparan,” ujar Siti Zuhro dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2020.

Kita ini kan sedang membangun demokrasi, membangun demokrasi itu kan bukan cuma saat Pilkada dan Pemilu.

Baca juga: Dukungan Paus Fransiskus untuk LGBT Tuai Reaksi di Filipina

Siti menyarankan setiap permasalahan yang ada harus dikenali untuk mengetahui apa solusinya sehingga bisa segera dilakukan perbaikan. Karena itu, menurut dia, permasalahan ini jika hanya dibiarkan, maka bisa menimbulkan akumulasi ketidakpuasan dan membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. 

”Kita ini kan sedang membangun demokrasi, membangun demokrasi itu kan bukan cuma saat Pilkada dan Pemilu. Tapi bagaimana mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai demokrasi, sehingga masyarakat bisa memahami apa esensi demokrasi itu sendiri,” tutur Siti. 

Siti menerangkan perlu melembagakan nilai-nilai terkait demokrasi menjadi suatu pemahaman, suatu orientasi yang nantinya bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi dalam berdemokrasi kita bisa melakukan "trust building", sehingga tidak ada lagi rusuh dalam setiap sengketa pilkada. 

”Saling mencemooh, saling saling melecehkan, ini kan sama sekali sekali bukan demokrasi. Padahal kan demokrasi diadakan agar konflik itu tidak mengerucut dan menjadi tren. Jadi semakin demokratis masyarakat harusnya konflik dan kekerasan itu semakin menurun,” ucapnya. 

Menurut Zuhro, dengan adanya demokrasi, setiap perbedaan pendapat sudah terwadahi dalam cara-cara dialog dan musyawarah mufakat. 

"Ini yang saat ini tidak ada, hanya fokus mendesain pemilu, merevisi UU. Dari tahun ke tahun terus seperti itu. Tidak membumikan, tidak mensosialisasikan nilai-nilai terkait dengan budaya demokrasi itu sendiri," katanya. 

Baca juga: LIPI Catat Empat Prestasi Positif Jokowi - Ma'ruf Amin

Zuhro menyampaikan "trust building" adalah hal yang sangat mendasar dalam membangun demokrasi, karena itu menyangkut membangun peradaban. Membangun suatu nilai-nilai budaya yang kompatibel dengan nantinya aplikasi dalam berdemokrasi. Sehingga menurutnya, jangan sampai ketika sudah terpilih malah masyarakatnya tidak digubris. 

”Jadi mestinya setiap kita melakukan pemilu, ada capaian-capaian positif yang mestinya naik kelas. Jadi antara calon pemimpin dan masyarakatnya ini mereka bertemu langsung, bertatap muka, berdialog dalam kampanye itu untuk merasakan masalah yang ada,” tutur Zuhro. []

Berita terkait
Filipina Cabut Moratorium Migas di Laut China Selatan
Karena desakan ekonomi Filipina cabut moratorium minyak dan gas di kawasan Luat China Selatan yang selama ini jadi sengketa dengan China
Batas Usia Rendah Timbulkan Kekerasan Seksual di Filipina
Pembatasan usia melakukan hubungan seksual di Filipina dinaikkan jadi 16 tahun karena usia 12 tahun menimbulkan korban kekerasan seksual
Tahun Ajaran Baru di Filipina dengan Sistem Belajar Daring
Pandemi virus corona di Filipina membuat pemerintah setempat memulai tahun ajaran baru dengan sistem pembelajaran daring
0
Kesengsaraan dalam Kehidupan Pekerja Migran di Arab Saudi
Puluhan ribu migran Ethiopia proses dideportasi dari Arab Saudi, mereka cerita tentang penahanan berbulan-bulan dalam kondisi menyedihkan