LIPI: Kemungkinan Golput akan Meningkat

Sikap saling curiga menjadi dilema dan akan meningkatkan angka golongan putih (golput).
Kepala Utama Peneliti Prof. Dr. Syamsudin Harris di Konferensi Pers Pusat Penelitian Politik, Ruang Rapat Utama, Pusat Penelitian Politik LIPI, Widya Graha LIPI, Selasa (15/1). (Foto: Tagar/Santi Sitorus)

Jakarta, (Tagar 15/1/2019) - Pusat Penelitian Politik LIPI berpandangan bahwa semestinya seluruh komponen anak bangsa turut mengawal pemilu 2019 agar berlangsung bebas, adil, jujur, dan demokratis serta aman, damai, dan berintegrasi.

Dalam rangka turut mengawal integritas pemilu serentak 2019, Pusat Penelitian Politik menghimbau para pasangan capres dan cawapres beserta tim sukses mengedepankan pernyataan politik yang mencerdaskan, bukan sebaliknya membodohi dan menguatkan sikap saling curiga antar golongan masyarakat.

"Penyebab identitas politik itu karena kepercayaan masyarakat yang rendah yang ditinggalkan sistem otoriter, saling curiga satu sama lain. Itu pada  jaman Soeharto. Yang mengangkat para jendral dianggap layak untuk memimpin," tutur Kepala Utama Peneliti Prof. Dr. Syamsudin Harris kepada Tagar News di Konferensi Pers Pusat Penelitian Politik, Ruang Rapat Utama, Pusat Penelitian Politik LIPI, Widya Graha LIPISelasa (15/1).

Sikap saling curiga menjadi dilema dan akan meningkatkan angka golongan putih (golput) dari Pilpres 2014.

"Nah, itu yang menjadi dilema bangsa kita saat ini. Kemungkinan golput akan meningkat dari tahun 2014 karena hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada calon pemimpin," tambahnya.

Namun Pusat Penelitian Politik terus melakukan diskusi dan pengevaluasian menjelang pilpres 2019.

"Ya, kami terus melakukan diskusi evaluasi kedua paslon selama menjelang debat pilpres. Membantu debat yang aman dan saling terbuka," jelasnya.

Menjelang debat pilpres 2019 merupakan waktu yang paling ditunggu oleh masyarakat pendukung dari kedua kubu. Berbagai perlawanan telah merambat pada masalah pribadi menjadi sasaran empuk dan seraya menghentak komentar-komentar tajam dari netizen. Namun LIPI menjelaskan bahwa itu masalah terlalu kecil untuk dibawakan ke publik.

"Urusan pribadi orang, masalah latar belakang bahkan urusan keluarga masing-masing kedua kubu, terlalu kecil kalo urusan pribadi dibawa-bawa ke publik. Dan memaksa masyarakat untuk mempertimbangkan kedua kubu," ujar Syamsudin.

Seharusnya kedua pasangan calon kedua kubu membeberkan kepada publik sebagai visi misi untuk menanggulangi kasus yang cukup mendalam. Namun kampanye 4 bulan sudah berlalu seolah-olah memanjakan para paslon dengan keinginan mereka untuk berkampanye.

"Keputusan itulah yang sangat kami sayangkan dari KPU, seharusnya itu yang menjadi sasaran utama dalam debat pilpres. Namun harus tetap mengikuti regulasi," tutupnya. []

Berita terkait