Lembaga KPK Tunda Pembekalan Antikorupsi di Kemenkeu RI

KPK terpaksa menunda pemberian pembekalan antirasuah dalam program Penguatan PAKU Integritas di tunda lantaran penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali.
Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Foto: Tagar/Dok KPK)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpaksa menunda pemberian pembekalan antirasuah dalam program Penguatan Anti-Korupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas). Kegiatan yang rencananya dilakukan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditunda lantaran Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat  (PPKM) darurat.

"Dengan pemberlakuan PPKM Darurat, jadwal kegiatan PAKU Integritas ditunda dan akan dilanjutkan kembali setelah PPKM Darurat," kata Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Senin, 6 Juli 2021.

PAKU Integritas merupakan program pembekalan yang akan diberikan kepada 10 kementerian. Lembaga antirasuah itu sedianya akan memberikan pembekalan antikorupsi tersebut di Kemenkeu pada Rabu. 7 Juli 2021.


Dengan pemberlakuan PPKM Darurat jadwal kegiatan PAKU Integritas ditunda dan akan dilanjutkan kembali setelah PPKM Darurat.


PAKU Integritas merupakan kegiatan pembekalan antikorupsi untuk para penyelenggara negara beserta pasangan suami atau istri melalui diklat untuk para penyelenggara negara. Program itu merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan dan pencegahan.

Program membuat KPK terus fokus melakukan pencegahan korupsi di sektor-sektor ESDM, pangan, hukum, birokrasi serta politik. Sebelumnya, KPK telah memberikan pembekalan kepada Kementerian ESDM; Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021.

Kebijakan yang bertujuan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yang belum juga menunjukan tanda-tanda akan berakhir itu akan diiringi percepatan dan perluasan bansos. []

Berita terkait
Jalan Berliku 51 Pegawai KPK Usai Ditolak Firli Bahuri
Pimpinan KPK Firli Bahuri menolak permintaan sejumlah pegawai non-aktif KPK untuk mencabut berita acara tentang peserta yang tak lolos TWK.
Pimpinan KPK Tolak Surat Keberatan dari Pegawai Nonaktif
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menolak surat keberatan dari pegawai nonaktif KPK yang tak lolos tes wawancara kebangsaan.
Wakil Ketua dan Jubir KPK Positif Covid-19
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri terkonfirmasi positif Covid-19. Ali Fikri masih dalam keadaan stabil.
0
Parlemen Eropa Kabulkan Status Kandidat Anggota UE kepada Ukraina
Dalam pemungutan suara Parlemen Eropa memberikan suara yang melimpah untuk mengabulkan status kandidat anggota Uni Eropa kepada Ukraina