Sleman - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, Haris Sugiharta menyebut gerakan politik uang mencoreng makna demokrasi. Mengenai hal tersebut, ia mendukung agar semua peserta pilkada di Sleman harus jujur dan besih dalam memenangkan kompetisi.
Dia meminta kepada anggota DPRD yang turun serta dalam tim pemenangan paslon, agar memberikan contoh-contoh berdemokrasi yang baik. "Kami menekankan masyarakat, lembaga, tim pemenangan dan stakeholder agar mendukung gerakan anti money politics,” kata Haris dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 1 Desember 2020.
Baca Juga:
DPRD Sleman bergerak bersama Bawaslu dan Polri turut serta dalam upaya mengawasi praktik money politics. "DPRD juga turut mengawasi. Ini menandakan ada kesadaran bersama menindak praktik money politics," ujarnya.
Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sleman sudah di depan mata. Kondisi kontelasi politik yang setiap saat berubah semakin sengit, dapat membuat strategi pemenangan mudah berganti.
Sudah bukan rahasia umum jika setiap pesta demokrasi selalu dibumbui dengan aksi curang. Misalnya dengan pemberian uang kepada masyarakat, agar memilih maupun mempengaruhi orang untuk memilih calon tertentu.
DPRD juga turut mengawasi. Ini menandakan ada kesadaran bersama menindak praktik money politics.
Haris Sugiharta menyayangkan, bahwa tindakan money politic sangat mencoreng makna demokrasi itu sendiri. "Jangan sampai hanya karena peta politik yang penuh tekanan ini, sampai harus menghalalkan praktik money politics. Saya tegaskan money politic itu merusak demokrasi," ucapnya.
Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur konteks pelaku politik uang lebih luas. Yang bisa dijerat pasal tersebut, kata dia, tak hanya calon atau kontestan pemilu dan tim suksesnya, tetapi masyarakat biasa pun bisa dijerat.
Baca Juga:
"Dalam undang-undang sudah diatur dengan jelas termasuk dengan hukumannya. Kita harus berhati-hati, karena yang mengawasi tidak hanya tim kampanye masing-masing paslon," jelas Haris.
Pilkada sendiri menurut Haris Sugiharta, adalah ajang pesta gagasan yang mengharuskan pasangan calon dan partai politik bertarung konsep dan program. Masyarakat sebagai subjek demokrasi, harus diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya. []
