Laporan BPK Kerap Disalahgunakan Peras Kepala Daerah

Laporan hasil pemeriksaan lembaganya kerap disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk memeras kepala daerah.
Gedung BPK di Jalan MT Haryono Jakarta. (Foto: Tagar/Santi S)

Jakarta - Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengatakan laporan hasil pemeriksaan lembaganya kerap disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk memeras orang atau kelompok tertentu, termasuk kepala daerah. 

"Berkali-kali kami sudah mendapatkan komplain dari beberapa pihak karena hasil pemeriksaan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, misalnya memeras kepala daerah segala macam," kata Achsanul Qosasi dalam diskusi publik yang digelar Ombudsman secara daring di Jakarta, Kamis, 10 September 2020.

Siapa pun yang berkepentingan sebenarnya terhadap pemeriksaan BPK, wakilnya sudah memiliki.

Baca juga: BPK Soroti Utang Dana Bagi Hasil Pemeritah Rp 48,7 T

Menurutnya, justru oknum tersebut tak bertanggung jawab tersebut tidak mengetahui substansi dari laporan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK. 

Untuk menghindari kejadian serupa, Achsanul menyebut BPK kini lebih memilih untuk menyampaikan laporan kepada DPR melalui berkas dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 

"Kami tidak melayani satu per satu permintaan rakyat karena akan kerepotan bagi kami apabila semua perorangan datang ke BPK meminta laporan," katanya. 

Hal itu dilakukan agar masyarakat yang ingin memperoleh laporan BPK bisa langsung menghubungi para wakil mereka di parlemen. Sehingga tidak ada lagi upaya penyelewengan dengan hasil laporan tersebut.

"Siapa pun yang berkepentingan sebenarnya terhadap pemeriksaan BPK, wakilnya sudah memiliki. Wakil rakyat bapak ibu semua sudah memiliki ada di DPR," ujar Achsanul. 

Baca juga: Kemendikbud Gandeng BPK dan KPK Pantau Subsidi Internet

Achsanul mengaku masih terdapat sejumlah masyarakat yang masih datang langsung kepada BPK untuk meminta laporan. Terhadap hal yang demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya masih tetap memberikan pelayanan dengan lebih selektif dan berhati-hati. 

"Cuma memang kami hati-hati untuk memberikan laporan ini kepada orang-orang," katanya. []

Berita terkait
Jakarta PSBB, OJK & Industri Keuangan Tetap Operasi
Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan tetap beroperasi meski DKI Jakarta PSBB total pada 14 September 2020.
OJK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
Meski disertai catatan khusus, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 masuk dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian
Tuding Bakrie Group, Benny Tjokro Dilaporkan BPK
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menilai Bos PT Hanson International Tbk enny Tjokrosaputro menyampaikan tuduhan tak mendasar.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.