Taput - Monyet dan kera dikabarkan menyerang lahan pertanian warga di 15 kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Serangan itu sudah berlangsung sekian lama dan belum ada solusi mengatasinya.
Ragam tanaman palawija, holtikultura dan perkebunan milik petani di daerah itu selama ini menjadi lumbung pangan hewan primata tersebut.
Seperti dialami Teladan Simanungkalit, 62 tahun, petani Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon. Dia menyebut serangan hewan tersebut sudah berlangsung lima tahun.
"Sudah lima tahun masalah ini kami alami. Belum terpecahkan sama sekali. Akibat hama itu, lahan kami tinggal tanpa dikerjakan lagi," kata Teladan pada Jumat, 25 Juni 2020.
Informasi diterima Tagar, hal sama dialami para petani di Kecamatan Sipahutar, Pangaribuan dan Adiankoting.
"Meledaknya populasi monyet dan kera sudah diambang kritis yang sangat mengancam bagi petani. Ada kabar lonjakan populasi ini disebabkan minimnya penanganan teknis dinas terkait, " ungkap Marulak Tobing dari Adiankoting.
Kepala Seksi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut Wilayah IV Tarutung, Manigor Lumbantoruan mengatakan, terhadap keluhan warga pihaknya menawarkan tips penanganan hewan primata itu secara holistik.
Sebenarnya sudah kami jelaskan langsung kepada Bupati Tapanuli Utara baru-baru ini
Disebutkan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dalam penanganan masalah tersebut bilamana koordinasi instansi teknis kabupaten kota kepada BBKSDA tidak dibangun secara aktif.
"Kami dari BBKSDA tidak bisa bekerja secara menyeluruh bilamana laporan dari pemerintah kabupaten itu tidak dibuat secara detail. Kegunaan laporan itu adalah sebagai bahan evaluasi di BBKSDA dalam penganggaran baik operasional, kebutuhan peralatan dan hal pendukung lain," katanya pada Jumat, 25 Juni 2020.
Dia menyebut laporan yang disampaikan pemerintah setempat sebaiknya terukur dari sisi penyampaian data geografis, data tingkat kerusakan, data populasi monyet atau kera dan data potensi luasan hutan sebagai habitat asli hewan primata itu.
"Yang diterima BBKSDA Sumatera Utara dari Pemkab Taput itu masih belum lengkap dari sisi penyajian data geogfafis, kerusakan, jumlah monyet dan luas hutan penyangga lahan pertanian warga," katanya.
Manigor mengatakan, agar penanganan gangguan hama itu dapat teratasi secara tepat dan terukur, diharapkan peran masyarakat, dinas pertanian, dinas lingkungan hidup dan kehutanan bisa sajikan data yang valid.
"Solusi dari kami agar bisa bekerja melakukan penanganan terukur, hendaknya penyajian data laporan dari daerah itu harus memenuhi data-data valid, yakni data geografis, populasi, luas lahan terdampak, dan potensi luas hutan penyangga. Sebenarnya sudah kami jelaskan langsung kepada Bupati Tapanuli Utara baru-baru ini," kata Manigor.
Dihubungi secara terpisah, Heber Tambunan, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, instansi teknis dari OPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang bersentuhan langsung dengan penanganan hewan liar daerah itu belum tersambung.[]
