MANOKWARI, Tagar News - Anggota Komisi VI DPR RI Michael Wattimena, S.E melakukan kunjugan kerja ke Manokwari, Provinsi Papua Barat, Kamis (15/2/2018). Kunjungan ini terkait dengan lahan cetak sawah yang kerja sama dengan Pihak Kementrian.
Michael mengatakan, saat ini kendala yang tengah dihadapi paraa petani adalah masalah irigasi dikarenakan para petani menginginkan untuk mengelolah lahan padi menggunakan Air yang berada bendungan Wariori Masni SP 7 Manokwari. Alasannya, air yang digunakan oleh para petani tidak terlalu bagus untuk tanaman pertanian padi, sehingga harus menggunakan air kali Wariori tersebut.
"Air yang tidak terlalu bagus untuk tanaman padi, sehingga membuat hasil pertanianya tidak terlalu maksimal, karena air kali Wairio cukup bagus produktivitas Padi lebih baik," ujarnya kepada wartawan.
Michael beserta rombongan melanjutkan kunjugan ke Pabrik Depok sagu dalam rangka pembibitan. Sebab, kata dia, masih masifnya penebangan pohon sagu untuk kebutuhan makanan khas lokal Papua. Ia mengingatkan,agar para petani harus memperdayakan bibit sagu. Agar supaya mereka dapat menanam kembali pohon sagu di wilayah itu.
"Pohon sagu tingkat pertumbuhan sekitar 9 sampai 11 tahun baru dapat ditebang, kalau dulunya 10 sampai 15 tahun masih enak karena menebang satu pohon sagu membutuhkan waktu 2 sampai 10 minggu," sebutnya.
Selain itu, Michael memantau pupuk dan pembibitan ikan air tawar di Sekolah Tinggi Penyeluhan Pertanian (STTP) Manokwari.
Menurutnya, sekolah tersebut perlu mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten Manokwari. Supaya sekolah itu akan teralih fungsi dari sekolah tinggi menjadi Politeknik tahun ada perubahan sesuai nomen klatur.
Lebih lanjut dijelaskan, di tempat itu memiiki gudang bulog yang berjumlah sekitar 1000 ton dan 1.500 ton beras yang berada di dekat pelabuhan Manokwari. Demikian dianggap dapat mencukupi stok beras masyarakat Manokwari.
"Untuk itu 2.500 ton ke tiga bulan stok beras sudah dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat Manokwari stok beras aman dan terkendali. Untuk pada harga enceran tertinggi mencapai Rp. 9.000 per kilo gram harga sangat terjangkau ini perlu dipertahankan. Untuk Papua Barat masih pada angka reletif lebih rendah," jelasnya.
Pihaknya berjanji akan menampung semua masukan dan keluhan masyarakat Manokwari. Hal tersebut menjadi agenda penting anggota Komisi VI DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. (dhy)
