Kubu Jokowi-Ma’ruf di Jabar Lebih Siap Tempur

“Kita sudah sangat siap bertempur dibandingkan kubu sebelah,” jelas Waras Wasisto.
Bendahara TPD Pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin Jawa Barat (Jabar) Waras Wasisto. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung, (Tagar 18/9/2018) - Tim Pemenangan Daerah (TPD) Jawa Barat pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin mengklaim konsolidasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Jabar sudah siap.

Mulai dari struktur keanggotaan TPD, administrasi seperti nomor rekening untuk dana kampanye TPD yang wajib didaftarkan ke KPUD Jabar hingga strategi pemenangan sudah sangat siap. Dengan begitu, TPD Jabar pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin optimis bisa memenangkan Pilpres 2019 di Jabar.

“Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di Jakarta sudah menginstruksikan dan mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak Juknis) agar semua provinsi harus segera membentuk TPD paling lambar 10 September 2018, dan alhamdulilah di Jabar sudah terbentuk dan sangat siap termasuk dengan TPD kabupaten dan kota yang harus segera dibentuk pada 17 September 2018,” tutur Bendahara TPD Pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin Jawa Barat (Jabar) Waras Wasisto saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Selasa (18/9/2018).

Kesiapan TPD di Jabar tersebut, jelas Waras, selain karena instruksi Tim Pemenangan Nasional di Jakarta, juga dilatarbelakangi oleh aturan dari KPU yang mewajibkan Tim Kampanye dari tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten harus segera didaftarkan mulai dari 17 sampai 20 September 2018.

“Dan karena kita taat asas dan aturan, alhamdulilah semuanya sudah sangat siap, di mana TPD di Jabar yang dibentuk dari sembilan partai politik ini sudah siap tempur dan sudah mengakomodir semua pihak (aspirasi seluruh partai koalisi), sehingga bisa dikatakan kita sudah sangat siap bertempur dibandingkan kubu sebelah,” jelas Waras Wasisto.

Namun demikian, terang Waras, meskipun struktur keanggotaan atau susunan TPD Jabar, administrasi hingga strategi sudah sangat siap. Tetapi untuk Ketua TPD pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di Jabar masih belum ada karena masih menunggu keputusan TPN di Jakarta karena sudah menjadi kewenangannya.

Di tempat yang terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Daddy Rohanady mengakui dengan adanya pencopotan atau pergantian Ketua DPD Partai Gerindra Jabar dari Mulyadi kepada Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat setidaknya mempengaruhi konsolidasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Jawa Barat, khususnya konsolidasi di internal tubuh partai besutan Prabowo Subianto ini.

“Memang TPN (Tim Pemenangan Nasional) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah siap yang dipimpin langsung Djoko Santoso, tetapi di daerah sendiri khususnya di Jabar sedikit terlambat tetapi bukan berantakan karena ada dinamika pencopotan atau pergantian Ketua DPD Partai Gerindra Jabar dan ini diakui atau tidak memang mempengaruhi konsolidasi Pilpres dan Pileg 2019,” tuturnya.

Oleh karena itu, Daddy mendesak Ketua DPD Partai Gerindra Jabar yang baru segera menyambungkan kembali sistem-sistem yang ada di internal Partai Gerindra Jabar, terutamanya konsolidasi Pilpres 2019 di Jabar. Sebab, sesungguhnya konsolidasi oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jabar sebelumnya (Mulyadi) sudah dilakukan seperti persiapan saksi-saksi tetapi Ketua DPD Parti Gerindra Jabar yang baru dinilai perlu segera menyusun kembali dan melakukan konsolidasi baik diinternal Partai Gerindra Jabar khususnya dengan partai koalisi pasangan Prabowo Subianto dengan Sandiaga dan ini harus segera dilakukan mengingat waktu sangat sempit sekali.

“Ketua DPD Partai Gerindra Jabar baru, perlu segera menghandle langsung konsolidasi Pilpres 2019, karena suka atau tidak suka pergantian ini sebenarnya cukup mengganggu atau menghambat konsolidasi Pileg dan Pilpres 2019,” terangnya.

Itulah sebabnya, kader di DPD pun merasa sedikit kecewa mengingat agenda konsolidasi Pileg dan Pilpres 2019 harus segera dilakukan. Bahkan sudah berkali-kali disampaikan Mulyadi itu diibaratkan Pangdamnya Gerindra di Jabar sehingga seharusnya jangan diganti, itu logikanya. Tetapi, apabila DPP punya pertimbangan lain kita tidak bisa berbuat apa-apa. []

Berita terkait
0
Kenapa Bharada E Pegang Glock 17, Itu Senjata Polisi Pangkat Kapten ke Atas, Kata Trimedya Panjaitan
Kenapa Bharada E pegang Glock 17 saat menembak Brigadir J, itu senjata polisi dengan pangkat Kapten ke atas, kata Trimedya Panjaitan dari PDIP.