Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, meminta Dinas Sosial Pemerintah Daerah untuk memperbaharui data penerima bantuan sosial kepada warga miskin dan yang terdampak Covid-19. Dia menegaskan agar pemerintah daerah (pemda) tidak boleh lagi menggunakan data lama dalam penyaluran bansos.
"Jadi memang dinas sosial masing-masing pemerintah kabupaten kota provinsi itu harus mengupdate data. Nah data yang dipakai jangan data lama," kata Donny saat dihubungi wartawan Sabtu, 16 Mei 2020.
Donny merespon banyaknya bansos yang tak tepat sasaran. Ia juga meminta pemerintah daerah bertanggung jawab penuh untuk memperbaharui data. Sehingga, kata dia, penyaluran bansos dapat sesuai dan tepat sasaran. "Pemerintah daerah bertanggung jawab penuh untuk mengupdate data sehingga distribusi bansos tidak kalah sasaran," ujar Donny.
Hingga kini, bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19 dari pemerintah nampaknya disebar secara tidak merata. Seperti penuturan warga Grogol, Jakarta Barat, bansos di kawasan Grogol belum diterima warga. "Disini belum dapat sama sekali, udah nanya ke RT disini juga. Katanya memang udah diajuin untuk warga sini. Liat di tv itu orang pda dapet, disini juga pernah liat ada yang dapet pake dus, sembako satu dus. Awalnya ngeliat orang pada dapet, kok kita enggak dapet ya sakit hati," ucap seorang warga yang enggan disebut namanya, kepada Tagar, Jumat, 15 Mei 2020.
Warga yang tinggal di RW 09 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ini mengatakan telah mendapatkan penjelasan dari Ketua RT setempat, bahwa memang pihak RT 05 di wilayahnya tersebut memang belum tersentuh bantuan pemerintah. "Jadi pak RT bilang itu data tambahan nama ibu dan anak udah saya masukin masalah dapet nggaknya saya ngggak tau ya, kata RT nya gitu, soalnya yang nilai orang Pemda yang penting RT sudah berusaha bu, dibilang gitu sama RT. Kadang saya kasian RT juga mungkin bingung warga banyak yang enggak dapet bansos," ujar dia.
"Bukan cuma RT kita aja, RT lain juga sekitar sini banyak yang belum dapet," kata dia. Ia mengaku pasrah, karena di daerah lainnya sudah dua bulan bantuan mengalir baik dari Presiden Joko Widodo dan juga bansos dari Kementerian Sosial.
Hingga kini, sebanyak 387 pengaduan masyarakat yaitu aduan mengenai pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19 paling tinggi yakni 72% atau 278 aduan yang masuk ke Posko Pengaduan Daring masyarakat terdampak Covid-19 yang dibuka Ombudsman RI sejak 29 April 2020 sampai Selasa 12 Mei 2020 pukul 18.00 WIB.
Menurut Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, pengaduan masyarakat mengenai dana bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 mencapai 278 pengaduan atau 72% dari seluruh aduan yang masuk. Terbanyak kedua yang dilaporkan adalah bidang keuangan sebanyak 89 aduan atau 23%, disusul pelayanan kesehatan dan transportasi sebanyak 8 aduan atau 2%, dan keamanan sebanyak 4 aduan atau 1%. []
