KSP: Masyarakat Harus Paham Pandemi Persoalan Bersama

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan masyarakat harus memahami bahwa pandemi ini adalah persoalan bersama.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan. (Foto: Tagar/Sek Kabinet)

Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan tidak ada urgensi di balik desakan masyarakat agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya. Seharusnya masyarakat memahami bahwa pandemi ini adalah persoalan bersama.

"Mari kita bisa bekerja sama semuanya. Lihat itu bukan buat kepentingan personal. Bukan untuk pemerintah saja. Kalau di negara lain masyarakatnya lebih homogen. Kalau kita lebih heterogen. Dan sangat heterogen kita ini kan," kata Ade, Rabu, 7 Juli 2021.

Ia juga menangapi kritikan yang dilayangkan masyarakat kepada Presiden Jokowi yang dinilai tidak mampu menangani pandemi. Masyarakat juga membandingkan Indonesia dengan negara lain yang dianggap sukses mengendalikan Covid-19.


Tapi namanya kita semua harus saling bahu-membahu harus saling bekerja sama saya pikir semangat gotong royong inilah yang sudah hilang di kita.


Menurut Ade, penanganan pandemi tidak bisa hanya dilakukan sepihak di sisi pemerintah, melainkan ada peran masyarakat di dalamnya agar pandemi juga segera berakhir.

"Pemerintah punya infrastrukturnya, pemerintah punya regulasinya, tapi kalau masyarakat tidak mendukung cara itu ya percuma juga, nggak ada keseimbangan. Masyarakat kita tidak disiplin, tidak taat patuh dan tidak merasa wabah ini menjadi sebuah hal yang serius," ucapnya.

Ade memberi satu contoh, yakni masyarakat masih saja ada yang bandel dan ogah untuk divaksinasi. Karenanya, Ade juga menagih kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dan dukungan warga agar mau divaksinasi.

"Tapi namanya kita semua harus saling bahu-membahu, harus saling bekerja sama. Ya saya pikir semangat gotong royong inilah yang sudah hilang di kita, pemerintah ingin melakukan ini kalau masyarakat tidak melakukan respons yang positif, ya susah," ujarnya. []

Berita terkait
TKA Boleh Masuk saat PPKM, Herzaky: Permerintah Inkonsisten
Herzaky Mahendra Putra mengatakan pemerintah inkonsisten pada kebijaka dengan membolehkan TKA masuk, sementara PPKM dilangsungkan.
Kemenko Perekonomian: PPKM Berdampak pada Tenaga Kerja
PPKM Darurat Jawa-Bali akan berdampak terhadap tenaga kerja. Dampak ini dirasakan karena adanya penurunan kinerja sektor ekonomi.
Kata Luhut Soal Pergantian Kebijakan PSSB Jadi PPKM
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan mengatakan, perubahan nama kebijakan tersebut tak ada yang salah.