Indramayu - Aksi tidak terpuji dipertontonkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Ahmad Toni Fatoni. Dia terlibat cekcok dengan wartawan lantaran kebijakan pembatasan peliputan pada kegiatan pendaftaran calon bupati-calon wakil bupati (cabup-cawabup), 6 Agustus 2020.
Beruntung keributan tidak berkepanjangan setelah Kapolres Indramayu, AKBP Suhermanto, turun tangan menengahi.
Cek cok mulut bermula saat KPU setempat membagikan kartu pengenal (Id Card) untuk wartawan. Hanya saja, jumlah id card yang dibagikan hanya lima buah. Padahal jumlah wartawan yang melakukan peliputan jumlahnya lebih dari 50.
Awalnya kebijakan KPU tersebut dianggap biasa oleh wartawan. Kondisi itu berjalan normal hingga akhir sesi wawancara dengan cabup-cawabup yang saat itu mendaftar. Insiden adu mulut justru terjadi saat wartawan tribunjabar.com dan Kompas TV berniat melakukan doorstop wawancara. Namun, niat mereka dihadang oleh petugas KPU yang menjaga pintu gerbang.
Karuan, tindakan itu memicu kemarahan puluhan wartaan. Tak lama berselang Ketua KPU Ahmad Toni Fatoni datang menemui wartawan. Sayangnya, Toni terpancing emosinya hingga sempat melontarkan kalimat dengan nada keras. Hal itu yang semakin memicu kemarahan wartawan.
Yang mengecewakan, kebijakan yang sejatinya merupakan perintah Ketua KPU Indramayu, namun Toni malah mengaku tidak tahu apa-apa. "Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu siapa yang membuat kebijakan ini," ujar Toni.
Mendengar penjelasan seperti itu, sejumlah wartawan langsung memprotesnya. Hendra Sumiarsa, wartawan editor.id mempertanyakan sikap ketidaktahuan Ketua KPU tersebut.
Pernyataan serupa disampaikan oleh Dedi Mushasi dari Metro TV dan Adun Sastra dari Radar Indramayu. "Ketua KPU itu mengerti tidak sih tentang kebebasan pers. Ini konyol, kami pewarta butuh keterbukaan informasi dari KPU," tutur Adun. []
