Jakarta - Tolak pencabutan RUU ekstradisi di Hong Kong, sudah mulai membanjiri jalan-jalan utama sejak Minggu 16 Juni hingga 17 Juni 2019. Para pengunjuk rasa melakukan aksinya karena RUU ekstradisi dinilai kontroversial.
Aksi protes juga dilakukan untuk mendesak pemimpin setempat, Carrie Lam, untuk mundur dari pucuk pemerintahan wilayah eks-koloni Inggris itu.
Memang pembahasan RUU ekstradisi itu telah ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Tetapi yang pastinya para demonstran tidak akan mundur sampai RUU itu sepenuhnya dibatalkan.
Krisis politik disana semakin meningkat selama sepekan terakhir. Pasalnya, pemerintah kota semi-otonom bertikai dengan gerakan pro-demokrat, yang takut akan tergerusnya kebebasan di bawah pengaruh China yang kian semakin kuat.
Ketegangan terlihat semakin memuncak pada Sabtu malam lalu, ketika seorang pria tewas saat sedang membentangkan spanduk penolakan RUU ekstradisi, dia terjatuh dari sisi bangunan sebuah pusat perbelanjaan,
Dari kejadian itu, Para pengunjuk rasa kemudian menghormati insiden tersebut sebagai 'lambang perlawanan'.
Bagi generasi muda Hong Kong, mereka memandang budaya mereka sangat berbeda dengan budaya dari China daratan. Sehingga mereka memandang RUU ekstradisi sebagai ancaman yang serius terhadap kebebasan yang sudah dimiliki sejak mereka lahir.
Penolakan RUU tidak hanya dilakukan warga sipil saja. Tetapi oleh para komunitas bisnis, sektor hukum, dan bahkan beberapa pemerintah asing. Bahkan, dari kalangan masyarakat mulai dari mahasiswa, kelompok profesional, dan ibu rumah tangga juga bersama-sama melakukan unjuk rasa. Menyebabkan pusat kota Hong Kong lumpuh.
Sebelumnya, pada Rabu, 12 Juni 2019, sudah terjadi aksi protes yang datang di luar pusat legislatif Hong Kong. Aksi protes itu sebagai bentuk mendesak pemerintah untuk menunda pembahasan RUU ekstradisi.
Senin 17 Juni 2019, massa masih menguasai jalan-jalan protokol di Hong Kong. Walaupun jumlah demonstran sudah berkurang dari hari sebelumnya, tetapi ratusan orang masih memadati pusat-pusat jalan menuju parlemen.
Ini merupakan aksi ketiga dari dua unjuk rasa sebelumnya yang berujung ricuh. Melihat amarah warga, pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, meminta maaf dan menangguhkan pembahasan RUU ekstradisi. []
