Medan - Tingginya angka kriminalitas di Kota Medan, seperti begal dan peredaran narkoba membuat rasa aman warga selalu terancam.
Hal itu disampaikan Bachrul Chair Amal, akademisi Universitas Negeri Medan (Unimed), yang juga pernah menjadi staf ahli Kapolda Sumut masa Irjen Paulus Waterpaw, dalam talkshow series Jumat Berkah untuk Medan, di Kafe Tamoe, Jumat, 30 Oktober 2020 malam.
Narasumber lainnya dalam talkshow ini, yakni pakar hukum Abdul Hakim Siagian, yang dimoderatori Armin Nasution dengan topik Begal Merajalela, Benarkah Medan Aman.
Talkshow series ini merupakan edisi ke dua, karena pada Jumat sebelumnya, membahas tentang analisis survei calon Wali Kota Medan 2020.
Menurut Bachrul Chair Amal, terenggutnya keamanan warga menjadi salah satu pekerjaan berat wali kota atau pemerintah daerah selanjutnya.
"Iya betul, bahwa tugas memberi rasa aman itu harus dari negara dalam hal ini aparat kepolisian. Namun pemerintah kota pun berperan besar di situ," kata dia.
Bagaimana misalnya pemerintah kota melakukan fungsi koordinasi dengan aparat kepolisian dan stakeholder terkait untuk menjaga rasa aman ini.
"Coba kalau tiap hari ada begal, ada rampok, ada jambret, ditambah lagi narkoba, apakah itu bukan ancaman rasa aman. Jadi memang, Medan menghadapi masalah kriminalitas yang sifatnya kompleks," jelasnya.
Kondisi ini juga, katanya, akan berdampak kepada berbagai hal. "Misalnya tentang keengganan investor untuk masuk karena kotanya tak aman. Atau wisatawan enggan datang, karena takut dirampok. Lama-lama ini akan membuat imej Medan menjadi jelek kemana-mana," kata dia.
Lihat itu beberapa kasus yang muncul, ada berita polisi menembak begal sadis, kemudian ada warga yang mengeroyok begal
Bachrul juga menanggapi hasil survei yang menyebutkan bahwa prioritas masalah yang harus diselesaikan Pemko Medan, adalah pengangguran dan kemiskinan.
"Ya ini jadi simpul utama ya. Kalau pengangguran tinggi, kemiskinan pun begitu, otomatis angka kriminalitas pun meningkat," terangnya.
Abdul Hakim Siagian menilai, kemiskinan dan pengangguran memang variabel ikutan dari tingginya angka kriminalitas.
"Harusnya memang ini tugas utama kepolisian. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah, institusi pendidikan dan lembaga terkait berperan dalam tindakan pencegahan," katanya.
"Iya kalau kita bicara penegakan hukum, adanya di kepolisian. Tapi jika kita bicara pencegahan tentu ada di semua lini. Termasuk pemerintah daerah. Harusnya pemerintah daerah pun turut memberi rasa aman kepada warga," katanya lagi.
Menurut Abdul Hakim Siagian, budaya hukum warga pun rendah. "Begini coba, kalau misalnya kita warga Medan pergi ke Singapura. Pasti kita akan ikut aturan di sana. Tiba-tiba berubah jadi orang yang sangat taat hukum. Budaya hukumnya tinggi," ujarnya.
Tapi lihat di Medan, sambung dia, disiplin lalu lintasnya saja tidak menjadi rujukan. "Sebabnya memang untuk budaya hukum pun, kita tak punya figur," tuturnya.
Saat ditanyakan apakah sebagai warga Medan merasa aman. Bachrul Chair Amal menjawab ada rasa was-was yang luar biasa.
Sementara, menurut Abdul Hakim Siagian, tingkat kesadisan begal sebagai bentuk tidak amannya Medan, itu semakin lama semakin tinggi.
"Lihat itu beberapa kasus yang muncul, ada berita polisi menembak begal sadis, kemudian ada warga yang mengeroyok begal. Berbagai macam kasus. Tingkat kesadisan itu semakin tinggi. Dan mereka makin berani, lho. Ini luar biasa," kata Abdul Hakim.
Itu sebabnya, tambahnya, memang ada banyak pihak yang perlu menjaga keamanan di Medan. Kepolisian tentu paling diharapkan.
Selain itu juga kepada pemerintah daerah harus kembali mencitrakan daerah ini mengayomi warga, menciptakan rasa aman, berkoordinasi dengan semua pihak dan lini, demi menghilangkan rasa was-was warga.
Talkshow berdurasi 45 menit itu kemudian ditutup dengan harapan ke depan, tingkat kriminalitas di Kota Medan yang kian hari meningkat, bisa diturunkan sehingga ada jaminan kepada warga untuk tidak takut beraktivitas dan menjalankan rutinitas hariannya lebih tertata. []
