Jakarta - Uji publik rancangan Peraturan (PKPU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota 2020 kembali diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Uji publik dilakukan terkait tiga rancangan PKPU, yaitu tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan umum 2020.
"Dengan mengucapkan bismillah, uji publik rancangan peraturan KPU tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota 2020 dengan resmi dinyatakan dibuka," kata Komisioner KPU, Evi Novida Ginting dikutip dari Antara di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.
Terdapat 270 daerah dengan perincian 9 provinsi yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah yang akan melakukan pemilihan gubernur.
Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati akan dilaksanakan di 224 kabupaten. Sementara itu, pemilihan walikota dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi.
Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan uji publik ini belum termasuk pada substansi penetapan calon, tetapi hanya tahapan dan penetapan alokasi waktunya.
"Pilkada serentak dijadwalkan akan dilaksanakan pada 23 September 2020," kata Pramono.
Pramono mengatakan, ada dua jalur pendaftaran calon yakni melalui partai politik dan calon perseorangan. Untuk pendaftaran calon perseorangan, harus menyerahkan berkas dukungannya mulai dari 26-30 Maret 2020.
Setelah calon independen menyelesaikan proses penyerahan dukungan, bersamaan dengan calon yang berasal dari partai politik, pendaftaran pasangan calon akan dilaksanakan pada 28-30 April 2020.
Sementara penetapan calon oleh KPU dijadwalkan pada 13 Juni 2020. Dari proses uji publik, KPU berharap akan mendapat masukan mengenai rancangan PKPU dari pihak terkait untuk selanjutnya dijadikan bahan bagi KPU, pemerintah, dan DPR.
Hadir dalam acara tersebut, Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner Ilham Saputra, Viryan, anggota DKPP Teguh Prasetyo, dan anggota Bawaslu Afifuddin. []
Baca juga:
- KPU Jabar Tetapkan Hasil Pileg 2 Juli
- KPU Jabar Serahkan Penetapan Rekap Suara ke KPU RI
- Survei SMRC Sebut Pilpres dan Pileg 2019 Jurdil
- Eko Kuntadhi: Pilpres dan Pileg Harus Dipisah
